JAYAPURA, wartaplus.com - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fachiri menegaskan, pihaknya siap mendukung kelancaran pendistribusian logistik pemilu hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.
Ini disampaikan dalam sambutannya pada acara Safari Pemilu TNI, Polri, Pemda, dan Penyelenggara Pemilu Provinsi Papua di Aula Atumakuri Hotel Suni Abepura, Sabtu (11/11). Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda Papua, Penyelenggaran Pemilu (KPU dan Bawaslu) , Tokoh Agama dan Masyarakat, serta perwakilan partai peserta Pemilu.
Selain itu, Polda Papua juga telah siap dalam pengamanan situasi Kamtibmas agar tetap kondusif selama perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Saat ini juga kita di Polda Papua telah menyelenggarakan Operasi Mantap Brata Cartenz 2023-2024 yang diselenggarakan selama 222 hari dengan melibatkan sebanyak 8.522 personel untuk mewujudkan sitkamtibmas yang kondusif di wilayah Papua,” ujar Kapolda.
Lanjutnya, juga telah dibentuk tim cyber untuk penegakan hukum selama pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
“Tentunya kunci dari semuanya harus sinergi dengan baik tanpa mempengaruhi masing-masing pelaksana, sehingga berbagai hambatan bisa atasi bersama karena Pemilu ini punya makna bagi kita semua yang ada di Papua,” katanya Fachiri.
Kapolda Fachiri mengaku, memang terjadi peningkatan signifikan dalam situasi keamanan di Provinsi Papua, yang menyebabkan lonjakan kasus dari 3.052 menjadi 7.061. Peningkatan tersebut, menurut Fakhiri, harus diantisipasi dengan baik untuk memastikan jalannya Pemilu yang aman dan kondusif.
“Hal terpenting yang perlu diwaspadai bahwa pemilu kali ini bisa dilakukan dengan baik dan saya yakin dengan kerjasama yang baik dari waktu ke waktu ini stabiliatas kamtibmas bisa semakin kondusif dan proses pembangunan serta seluruh agenda nasional dapat berjalan dengan aman dan lancer,” yakinnya.
Dalam paparannya, Kasubbag Opsin Binda Papua, Herri Sunandar, S.E., S.Sos., menyampaikan kondisi politik dan keamanan di Provinsi Papua secara umum terkendali. Namun, ia juga mengidentifikasi empat potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pemilu 2024, meliputi praktek money politik, netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur negara, serta politik identitas.
“Guna memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar diperlukan strategi pengamanan yang meliputi pemetaan kerawanan, koordinasi dengan penyelenggara pemilu, koordinasi dengan apkam, penggalangan tokoh prominen dan viralisasi konten positif,” tuturnya.
Dalam konteks keamanan, ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diperkirakan akan memanfaatkan berbagai momentum dan isu untuk menganggu pelaksanaan Pemilu 2024, menjadi perhatian serius.
“Strategi pengamanan yang mencakup pemetaan kerawanan, koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, penggalangan tokoh prominent, dan viralisasi konten positif dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu,” tambahnya
Kapoksahli Kodam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Achmad Fauzi, S.I.P., M.M., menegaskan keterlibatan TNI dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dengan netralitas sebagai prinsip utama. Kodam XVII/Cen memiliki tugas pokok untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi ancaman dari dalam dan luar negeri di seluruh wilayahnya.
Fauzi menekankan perlunya memperkirakan tingkat ancaman dengan mencermati situasi politik sosial budaya hankam, terutama dalam menghadapi sistem noken di Papua.
“Tentunya ini Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang dilakukan secara serentak, sehingga perlu sinergitas bersama disetiap tahapan agar dapat mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan jujur, dimana Papua menjadi barometer atau sorotan di Indonesia,” ungkapnya.
Pj. Sekda Provinsi Papua, Y. Derek Hegemur, S.H., M.H., memberikan paparan terkait aspek aktor, sistem pemilihan, manajemen, dan pelaksanaan serta penegakan hukum dalam Pemilu. Hegemur mengakui pentingnya dukungan pemerintah dan Pemda dalam memberikan anggaran, menugaskan personel, menyediakan sarana dan prasarana, serta melaksanakan sosialisasi untuk memastikan suksesnya Pemilu.
“Sesuai ketentuan dasar tersebut, Pemda Provinsi Papua telah melaksanakan amanat ketentuan undang-undang yang merupakan kewajiban pemda dalam mendukung pelaksanaan Pilkada melalui penandatangan NPHD pada tanggal 2 November 2023 kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua, Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih,” terangnya.
Acara ditutup dengan membacakan nota kesepakatan bersama mewujudkan Pemilu tahun 2024 jujur, aman dan demokratis di Provinsi Papua yang diikuti oleh para seluruh peserta.**
