Ny Roma MP Waterpauw Menjabat Pj Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat 

Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat diserahterimakan dari Ny Juliana A Mandacan kepada Ny Roma MP Waterpauw sebagai Penjabat Tim Penggerak PKK Papua Barat disaksikan Pj Gubernur Papua Barat, Drs. Paulus Waterpauw, M.Si Senin (13/6/2022) di Audotorium PKK/Istimewa

MANOKWARI ,wartaplus.com – Ny Roma MP Waterpauw resmi menjabat sebagai Pj Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat. Serah terima jabat dilakukan dari Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat, Juliana Mandacana kepada Roma MP Waterpauw di Aula PKK Papua Barat, Senin (13/6/2022).

Sebelumnya, Roma MP Waterpauw dilantik oleh Ketua Umum PKK Pusat di Gedung Sasana Bhakti Kemndagri sesuai dengan keputusan Ketua Umum PKK Pusat nomor: 004/KEP/PKK.PST/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat dan Gorontalo dan Papua Barat. 

“Sebagai penjabat ketua baru, saya membutuhkan dukungan dari pengurus dan pembina yaitu pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat untuk mengoptimalkan 10 program pokok PKK yang dilaksanakan oleh 4 pokja,” jelasnya.

Ia menjelaskan dari paparan Ketua PKK Papau Barat sebelumnya, dijelaskan penuruanan angka stunting, pengembangan usaha ekonomi produktif skala rumah tangga, peningkatan pendidikan dasar, keluarga serta sosialisasi gerakan anti narkoba.

“Kami membutuhkan sinergitas bersama, termasuk dengan OPD, teknis provinsi, vertikal dan mitra PKK dalam operasionalisasi pelaksanaan program PKK. Termasuk bimbingan dan fasilitasi teknis dari pembina untuk keberhasilan program kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan adanya keterpaduan gerakan pemberdayaam dan partisipasi masyarakat,” katanya.

Untuk itu, gerakan PKK sebaiknya dan harus sesuai dengan arahna agar peran serta yang dilakukan oleh PKK dapat dirasakan oleh pemerintah daerah.

“Dalam waktu dekat, kami akan melaksanakan rapat konsultasi tim penggerak PKK provinsi dengan kabupaten, kota untuk menentukan rencana dan efisiensi pelaksanaan program kerja. Kami mohon dukungan kesepakatan dan keputusan bersama hasil rapat kerja yang akan diselenggarakan,” jelasnya. *