JAYAPURA,wartaplus.com - Terkait dengan adanya sekelompok elit politik yang mendorong agar ibu Kota Provinsi Papua tengah ditepatkan di Kabupaten Nabire, membuat koordinator kajian akademik Provinsi Papua Tengah Willem Wandik, angkat bicara 

Ia menyarankan kepada para elit politik di Papua, terutama para Bupati agar jangan membingungkan masyarakat dengan berbagai stetmen terkait dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah termasuk Ibu Kota Provinsi antara Timika dan Nabire.

"Biarkanlah aspirasi pemekaran ini berjalan sesuai aturan dan undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah yaitu UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU no.21 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua pasal 76 dan pasal 93,serta kajian akademik yang sudah dilakukukan oleh lembaga perguruan Tinggi," ucapnya dalam rilis yang diterima, Selasa (22/2/2022) malam.

Kata dia Penentuan ibu kota berdasarkan kajian akademik dimana harus berada di titik central.

"Sara penunjang udara dan laut serta aspek lain harus dipertimbangkan sehingga tidak mengganggu pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah pemekeran, ”ujarnya.

Katanya, sesuai kajian akademik yang independen yang dilakukan oleh Universitas Gajah Madah(UGM) dan kesepakatan bersama antara para bupati di Jogyakarta beberapa waktu lalu, Kabupaten Timika memiliki scor tertinggi dan Nabire urutan kedua.

Meski sudah ada kajian akademis, namun semua tergantung kembali ke pemerintah pusat yang akan menentukan Dimana letak ibu Kota Provinsi Papua Tengah, maka semua pihak harus tunduk kepada keputusan pusat. 

"Penentuan ibu Kota Provinsi itu bukan aspek politik semata, itu berdasarkan kajian akademik, dilihat dari berbagai aspek dan hasil kajian akademik sudah ada dan kami sudah serahkan ke pemerintah pusatmaupun DPR-RI, sudah sangat lengkap untuk Provinsi Papua Tengah," katanya.

Lanjut Willem Wandik, pemekaran Provinsi di Tanah Papua, sedang dibahas serius di tingkat pusat, sehingga elit politik harus memiliki jiwa besar.

“Soal pemekaran dan penentuan Ibu Kota, semua harus berpikir soal pembangunan bukan hanya satu atau dua tahun saja, namun harus berpikir puluhan tahun ke depan, sebab dengan penempatan Ibu Kota Provinsi, harus berdampak pada daerah itu sendiri maupun daerah-daerah sekitar ibu Kota Provinsi itu, "ujarnya. 

Di samping itu Willem meminta masyarakat untuk siap menyambut kedatangan tim dari pusat baik pemerintah maupun DPR-RI Komisi II dalam waktu dekat akan mengunjungi beberapa DOB di Propinsi Papua, untuk melihat langsung kesiapan daerah yang akan dimekarkan

Soal batas wilayah, Willem Wandik mengatakan telah rampung.

" Untuk persoalan batas wilayah juga sudah ditangani oleh Pemerintah pusat," terangnya.

Willem menambahkan saat ini Provinsi Papua telah memasuki pada fase kedua yakni pembangunan bagi orang Papua.

"Peradaban pertama adalah melalui agama, dimana melalui injil masyarakat Papua telah menghapus tabir kegelapan, sedang pada fase kedua negara hadir untuk membangun orang Papua di segala bidang dan aspek kehidupan melalui hadirnya Provinsi baru," terangnya.

"Mari kita bersiap menyambut peradaban baru dengan semangat persatuan tanpa adanya perbedaan bagi sesama khususnya di papua,ini semua demi kesejahteraan masyarakat Papua, ada lapangan kerja, ekonomi meningkat, pendidikan dan kesehatan baik," tukasnya