NABIRE, wartaplus.com - Wakil Menteri Dalam Negri (Wamendagri) RI, John Wempi Wetipo melantik 28 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Tengah periode Tahun 2023-2028 dari keterwakilan adat dan perempuan. Dalam pesannya ia menyampaikan MRP Papua Tengah harus mampu memperjuangkan dan melindungi orang asli Papua.
Pelantikan dihadiri Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, Deputi Setwapres Felix Vernando Wanggai, Ketua Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Petrus Waine, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, di Nabire, Rabu (08/11/2023) malam.
Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan kehadiran MRP Papua Tengah merupakan implementasi kebijakan dari otonomi khusus di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
“MRP adalah Lembaga yang dibentuk sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua yang memiliki kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama," katanya.
Sebagai salah satu unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, lanjut ia, MRP hanya ada di Papua, yang tidak terdapat di daerah lain di Indonesia maupun Negara lainnya.
Wempi menegaskan MRP Papua Tengah mempunyai peran strategis dalam memperjuangkan dan perlindungan orang asli Papua.
"Peran tersebut tercermin dalam kewenangan yang dimiliki oleh MRP-PT yakni memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPR Papua Tengah bersama dengan Gubernur," jelasnya.
Sejumlah Dinamika
Wempi menerangkan pemilihan anggota MRP Papua Tengah masa jabatan tahun 2023–2028 terdapat beberapa dinamika, untuk itu ia menekankan kepada Gubernur Papua Tengah serta MRP Papua Tengah agar melakukan evaluasi terhadap proses pemilihan anggota MRP Papua Tengah yang lalu dalam mempersiapkan pemilihan anggota MRP Papua Tengah yang akan datang dengan sebaik-baiknya.
Ia berharap anggota MRP untuk melaksanakan Peraturan UU dan mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
“Sebagai Lembaga Kultural, anggota MRP PT hendaknya tidak masuk dalam ranah politik praktis dan lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kehidupan beragama," tekannya.
Wempi juga menjelaskan, MRP Papua Tengah juga berfungsi sebagai wadah rekonsiliasi, terutama menyangkut hak-hak dasar orang asli Papua.
“Untuk itu kepada semua anggota MRP diharapkan agar melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya demi kesejahteraan rakyat Papua dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," harapnya.
"Saya juga berpesan kepada para Bupati serta seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, agar dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan MRP Papua Tengah serta mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban MRP Papua Tengah sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan,” pesannya.
12 Keterwakilan Agama Belum Dilantik
Wempi menambahkan jumlah anggota MRP Papua Tengah berjumlah 42 orang, sehingga masih ada 12 anggota MRP Papua Tengah yang belum dilantik yakni dari keterwakilan agama. Ia berharap dalam waktu dekat 12 anggota MRP Papua Tengah keterwakilan agama ini bisa segera dilantik.
“Saya memberikan waktu 1 minggu kepada Pj Gubernur dan Sekda bersama pihak terkait untuk segera merampungkan 12 anggota MRP Papua Tengah yang belum dilantik,” tekannya.(rilis)
