SENTANI,wartaplus.com - Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Puraro meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 
menangkap penangungjawab pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang belakangan ini banyak menuai aksi protes terkait honor para relawan, wartawan, dan pihak ketiga lainnya.

"Kami minta, KPK tangakap saja penanggungjawabnya (PB PON XX Papua)," katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (5/12/2021).

Menurut dia, anggaran yang telah disiapkan untuk menyukseskan pelaksanaan PON XX Papua mulai dari penyediaan lahan, infrastruktur, dan biaya para relawan, tenaga medis, wartawan hingga pihak ketiga seperti angkutan taxi atau pun lainnya, sudah diberikan oleh pemerintah pusat lewat berbagai sumber pendanaan, tetapi hingga kini masih menyisahkan persoalan ditengah masyarakat.

"Anggaran-anggaran dari panitia yang belum terbayarkan (PON XX) baik itu juga Peparnas terkait relawan-relawan katanya belum dibayar. Itu patut diduga bagian-bagian dalam kasus korupsi juga," katanya. 

Untuk itu, Jack meminta kepada pemerintah lewat institusi teknis terkait mulai dari Polri, Kejaksaan hingga KPK untuk segera turun selidiki terkait persoalan yang baru saja mengharumkan nama Papua dalam event empat tahunan itu.

"Saya harap dan himbau bahkan memberikan dukungan penuh untuk segera ditangkap diperiksa dan dipenjarakan bila perlu dimiskinkan, demikian," katanya.

Otsus

Apalagi, lanjut dia, persoalan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang oleh semua pihak menilai bahwa ada tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat tidak merasakan apa itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD pernah sampaikan akan membongkar 10 kasus korupsi di Bumi Cenderawasih, namun hingga kini belum juga diblow up. "Terkait dengan pernyataan Pak Mahfud MD mengenai 10 kasus korupsi terbesar di Papua, saya sampaikan terima kasih kalau pemerintah pusat sangat teliti dan jeli untuk terus memantau bagaimana anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan pembangunan baik infrastruktur maupun kepentingan pembangunan ekonomi bagi rakyat Papua," katanya.

Bahkan pada suatu kesempatan, Jack mengaku pernah bertemu Wakil Presiden Ma'aruf Amin dan Menkopolhukam Mahfud MD guna meminta agar dana Otsus yang telah berjalan kurang lebih dua dekade itu, agar bisa dievaluasi secara maksimal sehingga bisa diketahui apa saja yang sudah dibangun dan belum dibangun, dengan harapan masyarakat Papua bisa sejahterah.  

"Saya dalam beberapa kesempatan kemarin sempat bertemu dengan Pak Mahfud MD sama Pak Wapres Ma'aruf Amin. Dalam pertemuan saya sempat sampaikan bahwa terkait dengan otonomi khusus itu memang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh," pintanya saat itu.

"Karena kalau kita bicara otsus itu, bicara tentang pertama kewenangan, yang kedua itu keuangan. Kalau bicara kewenangan itu antara Jakarta dan Papua ada bagian-bagian kewenangan-kewenangan yang belum dimaksimal. Atau Jakarta belum memberikan sepanjang perjalanan Otsus yang tidak diberikan kepada rakyat Papua tetapi terkait dengan keuangan, antara Jakarta dan Papua, pemerintah pusat turunkan anggaran hingga puluhan bahkwan ratisan triliyun rupiah untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua," sambungnya.

Namun, hingga kini konflik terus terjadi, ada penembakan dan teriakan miris soal pembangunan SDM yang tidak maksimal karena masih banyak anak-anak Papua di pedalaman yang belum tersentuh dengan pendidikan yang maksimal, bahkan ada lima kabupaten yang dinyatakan berada dibawah garis untuk kategori pembangunan SDM-nya.

"Tapi kenapa sampai hari ini masih ada konflik, terus terjadi penembakan, masih banyak orang Papua yang anak-anak yang mestinya harus disekolahkan punya IQ yang bagus harus disekolahkan sampai ke luar negeri tapi tidak terlaksana. Pertanyaan saya, uang triliunan rupiah ini sebenarnya kemana," katanya.

Hal ini, lanjut dia, telah disampaikan kepada Wapres Ma'aruf Amin ketika berkunjung ke Papua di Kota Jayapura saat menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Papua. "Saya minta kepada Pak Wapres untuk segera di audit, diperiksa seluruh pengelola dana otonomi khusus," katanya.

Jack mengilustrasikan bahwa ada sejumlah pejabat di Papua yang golongan dan kepangkatannya sama, hanya ada yang diberikan jabatan untuk kelola dana Otsus dan ada yang tidak kelola. Namun, perbedaan bisa dilihat dari gaya hidup yang dijalani, sehinga hal itu tentunya membuat miris, karena telah terjadi pengkotak-kotakan.

"Mereka itu ibarat pemegang lampu Aladin di dunia dongeng. Mau tanah, mobil mewah atau rumah tinggal gosok, langsung semua ada. Sedangkan teman-teman yang lain, pejabat yang lain tetap terima gaji yang sama, padahal kerja juga sama. Jadi, harta kekayaan beda, ini harus diperiksa," katanya.

Sehingga, Jack berkomitmen jika pemerintah pusat menerapkan sikap tegas untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Papua, "Maka, saya orang pertama, sebagai tokoh pemuda yang juga aktivis yang akan menandatangani untuk memberikan dukungan 100 persen kepada kerja keras pemerintah dalam memberantas korupsi dengan memanggil semua kelompok pengelola dana Otsus, agar ditangkap," katanya.*