JAYAPURA,wartaplus.com -  Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) harus diaudit agar jelas penyerapan dan peruntukkannya, bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegakkan aturan jika ditemukan penyelewengan

"KPK harus segera audit dana PON dan Otsus. Diaudit dan disertai dengan penegakan hukum, ini juga harus menjadi atensi Kapolda dan Kejati Papua,"kata George Awie, salah satu tokoh Papua yang kritis, di Jayapura, Kamis (02/12)

Ia menyayangkan adanya aksi protes, yang seolah-olah menjatuhkan marwah Papua sebagai salah satu provinsi penerima dana Otsus, apalagi dipercayakan untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah event olah raga empat tahunan itu, sehingga sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian semua pihak. 

"Ini kenapa tidak diaudit? Inikan hubungan dengan negara. Dana Otsus dan PON, ini harusnya diaudit supaya transparan dan masyarakat bisa tahu betul-betul dana yang digunakan atau dianggarkan tepat sasaran, tidak boleh dibiarkan sehingga timbul asumsi atau opini macam-macam di masyarakat dan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus," tegasnya.

Ketua LMA Port Numbay itu meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera bersikap dan mengambil langkah tegas kepada pihak-pihak yang diberikan kapasitas untuk mengelola dana PON dan Otsus, jangan biarkan masyarakat mencari solusinya sendiri dan terjadi kegaduhan lagi.

"Pak Gubernur (Lukas Enembe) harus ambil sikap yang tegas terkait ini, termasuk janji bonus yang diberikan kepada atlet yang peroleh medali emas, termasuk relawan dan tenaga medis, ini tidak boleh dibiarkan berlarut," pintanya.

"Gubernur (Lukas Enembe) sebagai ketua umum, penanggungjawab PON, harus bisa menegur pelaksana (Panitia Besar) PON, supaya bisa segera dibayarkan, dan jangan biarkan terkatung-katung. Jangan umbar janji," katanya menegaskan.*