Malaikat Menuduh Koalisi Partai Dibayar, Partai Nasdem Papua Buat Laporan Polisi

Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem Papua, Aloysius Renwarin SH/Andy

JAYAPURA,wartaplus.com - Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem (Bahu) Papua Aloysius Renwarin SH  meminta saudara Malaikat Tabuni mempertanggungjawabkan  pernyataan di media online  soal koalisi partai untuk pencalonan wakil Gubernur Papua. Dalam media online  tersebut  saudara Malaikat Tabuni menyebutkan,” dalam koalisi Lukmen ini sudah dibayar lunas oleh gubernur ketika itu dan sudah ada dua nama yang  muncul sehingga perlu segera berproses dan tidak mengulur -ulur waktu”. https://www.ceposonline.com/2021/08/22/malaikat-angkat-bicara-minta-tim-koalisi-segera-tuntaskan-tugas/

Dan Partai Nasdem Papua membantah pernyataan  Malaikat Tabuni yang disampaikan di media online  Ceposonline.com yang telah kami copy dan cetak Ditegaskannya, koalisi partai merupakan partai politik pendukung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal jilid II pada Pilkada 2018. Koalisi partai yang mendukung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal adalah partai Demokrat, Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (NasDem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS).

Diungkapkannya, Nasdem Papua  berkerja dengan semangat restorasi, Nasdem Papua dengan semangat itu menginginkan perubahan diera demokrasi di Indonesia.

Dalam pencalonkan bupati, gubernur, DRD, DPR RI sampai Presiden dilakukan lewat poling apakah calon yang diusung  memenuhi kriteria, ektabilitasnya juga bagus rekam jejaknya dan baiknya dalam karyanya. Dan yakin calon yang diusung menang oleh Nasdem. 

Foto: Ketua Bantuan Hukum Partai Nasdem Papua, Aloysius Renwarin SH/Andy

Setelah disurvei oleh Nasdem daerah baik kabupaten, kota dan provinsi maka calon akan diusung ke Jakarta  ke Nasdem Pusat akan diplenokan dan ditentukan  berdasarkan hasil survei siapa yang pantas  menjadi calon bupati, walikota, gubernur maupun presiden. Karena ini melaluii rapat resmi siapa yang mendapat rekomendasi dalam pencalonan bupati, walikota, gubernur.

Khususnya untuk mengantikan almarhum Bapak Klemen Tinal, Partai Nasdem juga melakukan hal yang sama yaitu melalui survei, rekam jejak siapa yang pantas menggantikan  Bapal Klemen Tinal dan Nasden Papua juga mengusulkan itu kepada DPP Partai Nasdem dan yang berhak mengeluarkan rekomendasi untuk calon wakil gubernur Papua adalah DPP Partai Nasdem.

“Ketika DPP mengeluarkan rekomendasi baru akan disampaiakan ke DPD Partai Nasdem  Papua siapa yang dicalonkan sebagai wakil gubernur Papua,”ujar Aloysius kepada wartaplus.com, Rabu (25/8/2021). Inilah mekanisme Partai Nasdem dengan semangat restorasinya.

 “Nasdem tidak mengenal mahar oleh sebab itu  kami membantah pernyataan saudara  Malaikat Tabuni. Apabila pernyataan ini memenuhi unsur pidana  kami akan membuat laporan polisi. Dan saudara Malaikat Tabuni segera membuat klarifikasi peryataannya. Bila tidak tanggal 28 Agustus kami akan buat laporan polisi karena tuduhan tersebut,”ujarnya.

Ditegaskannya  Ketua Partai Nasdem sebagai ketua koalisi ( sudah melakukan mekanisme pencalonan Wagub Papua dengan baik, untuk itu kami harapkan semua pihak sabar dan menerima proses yang sedang berlangsung.

“Bila ada ancaman-ancama kepada Ketua Partai Nasdem, kami sedang mengumpulkan semua bukti yang ada di media online maupun  cetak  maupun media sosial yang beredar. Ketua kami diancam tentu kami akan memprosesnya dengan membuat laporan polisi. Jangan coba-coba bermain atau mengertak dengan Partai Nasdem,”tegasnya. *