JAYAPURA, wartaplus.com - Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 440/8963/SET, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) COVID-19 Papua, dan pasca diperpanjangnya PPKM di Luar Jawa Bali berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2021, Satgas Covid-19 Papua melakukan rapat koordinasi, Selasa (10/08), guna membahas Penegakan Disiplin protokol kesehatan (prokes) Covid-19 khususnya di area PPKM Level 4 Kota Jayapura, serta pintu masuk di Bandara sentani dan Perbatasan Negara Skouw guna membatasi mobilsasi orang untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Papua.
Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua, Willem Manderi mengatakan, penegakan disiplin prokes melibatkan TNI/POLRI dalam bentuk Double Scanning menggunakan Rapid Antigen dan Pengecekan Dokumen Perjalanan, karena ditengarai adanya Dokumen “ASPAL” yang beredar di Bandara Sentani bagi para penumpang dan juga penyekatan di beberapa area di Kota jayapura.
Khusus operasi penyekatan, kata Willem, akan dimulai pada malam hari sesuai jam operasional yang telah diatur melalui kekentuan yang ada terhitung mulai 11 Agustus 2021 di beberapa area diantaranya batas kota Waena, PTC,taman Imbi dan jembatan merah
"Di kawasan perbatasan Skouw akan dilakukan operasi atau pengecekan berkala pada pintu-pintu masuk non formal “Jalan Tikus” yang sudah ditutup bersama instansi terkait, serta juga Tracing pada masyarakat di kawasan," katanya.
Untuk kegiatan ini akan berkoordinasi intens di tingkat teknis dengan Satgas Covid-19 Kota Jayapura untuk saling memberi penguatan, dengan harapan mencapai hal yang optimal.
Wakapolresta Kota Jayapura AKBP Supratono menyambut baik rencana ini sehingga rencana detail penegakan Disiplin PPKM Level 4 di Kota Jayapura akan lebih maksimal.
Khusus operasi di Kota Jayapura meliputi operasi yustisi dan bagi yang melanggar dikenakan denda atau kurungan yang dibarengi dengan tracing dalam bentuk Rapaid Antigen dan pemberian vaksin.
Jubir Covid-19 dr. S. Sumule, menegaskan selain penegakan disiplin prokes covid-19, yang harus tetap dilakukan adalah percepatan vaksinasi.
"Untuk hal ini tim dari dinas kesehatan Provinsi Papua akan juga memperkuat tim penegakan displin dengan melakukan giat-giat Vaksin yang salaing terintegarasi," kata Sumule.**
