JAYAPURA, wartaplus.com - Bupati Puncak Jaya, Dr Yuni Wonda S.Sos, SIP, MM mengaku tidak mau mencari muka dalam menjalankan pemerintahannya.
Ini disampaikannya menanggapi apresiasi dan pujian yang disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, 26 - 27 Mei lalu
"Saya tidak mau cari muka, saya punya prinsip jika kerja saya bagus itu semua demi kesejahteraan masyarakat saya. Karena merekalah yang layak menilai," ungkap Yuni kepada wartawan.
Menurutnya kepemimpinan itu dipelihara dan tanggung jawab itu lahir bukan karena jabatan. Dalam memimpin Puncak Jaya sebagai bupati, Yuni mengungkapkan, semua program pembangunan dan pemerintahan keberpihakan diprioritaskan kepada masyarakat orang asli Papua (OAP). Selain itu, untuk menjaga situasi didaerahnya agar tetap aman, diatur pula agar siapapun masuk ke wilayah Puncak Jaya, tanpa pandang nama institusi apapun, wajib melapor ke pemerintah daerah (Bupati).
Untuk diketahui, dalam pertemuan dengan 10 Bupati Pegunungan, Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan beberapa poin penting antara lain;
1. Arahan presiden RI Jokowi untuk Papua fokus untuk pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian. Hal itu guna pendekatan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) melalui jalur pembangunan infrastruktur dan SDM.
2.Presiden Jokowi mendukung penuh pembangunan di Papua
3. Panglima TNI menyampaikan kepada Bupati Pegunungan tengah agar Jangan terlalu banyak menuntut dan mengeluh kepada pemerintah pusat
Di kesempatan itu, Panglima dan Kapolri memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah dan masyarakat Puncak Jaya. Terbukti dengan Pendekatan persuasif Pemda TNI Polri, sebanyak 4 pucuk senjata dikembalikan oleh KKB tanpa syarat kepada negara.
Sebelumnya Puncak jaya dikenal luas sebagai daerah rawan kamtibmas (Zona hitam).
Namun dalam kepemimpinan Bupati Dr. Yuni Wonda dan dukungan penuh ASN, tokoh agama, tokoh pemuda serta masyarakat, aktivitas pemerintahan dan masyarakat dapat berjalan normal/ biasa. Bahwa negara/pemerintah yang besar tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kepala daerah. (Adv)
