MANOKWARI,wartaplus.com - Secara tegas Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren menyatakan, pihaknya dari awal telah menolak hasil CPNS tahun 2018.
Menurut Ahoren, pengumuman hasil CPNS tidak sesuai keinginan dari pencari kerja (pencaker) orang asli Papua (OAP), sebab tidak sesuai harapan. Bahkan jauh dari keberpihakan sesuai amanah undang-undang Otsus.
Dengan demikian, Ahoren menegaskan, MRP menolak dan mengembalikan hasil pengumuman CPNS tahun 2020 di kabupaten, kota se Papua Barat ke Jakarta untuk ditinjau ulang.
Pengumuman hasil CPNS pun sarat dengan muatan politik. Dengan demikian pengumuman hasil tes CPNS tersebut akan dibahas oleh Gurbernur dan kepala daerah se Papua Barat bersama Menpan RB, Mendagri, dan BKN di Jakarta, hari ini, Jumat (7/8).
"Yang jelas bahwa hari ini akan dilaksanakan pertemuan di Jakarta, selanjutnya saya akan tegaskan kepada kementerian terkait di Jakarta bahwa untuk segera evaluasi hasil CPNS" ungkap Ahoren melalui sambungan telepon, Kamis (6/8) malam.
Sebagai lembaga kultur orang asli Papua, kata Ahoren, MRP akan pertahankan eksistensi OAP dalam berdebat, sebab apapun alasannya CPNS harus 80 persen OAP dan 20 persen non OAP.
Akan tetapi secara fakta hasil pengukuran formasi CPNS 2018 yang diumumkan pada tahun 2020 jauh dari harapan OAP. Untuk itu solusi terbaik menolak hasil pengumuman CPNS.
"Secara tidak sadar Jakarta akan benturkan kita OAP dengan berbagai masalah, salah satunya tentang pengumuman CPNS. Apalagi mendekati penghujung berakhirnya undang-undang Otsus" tegas Ahoren.
