JAYAPURA,wartaplus.com - Sengketa lahan Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fak-Fak yang dibangun diatas tanah seluas 206 hektar, masih terus bergulir hingga saat ini.
Ironisnya kasus tersebut masih menjadi tanda tanya besar dan belum ada titik terang penyelesaian ganti rugi hak ulayat sebenar Rp. 105 Milliar kepada lima marga yakni marga Uss, Pattipi, Patiran, Amor/Komor, dan Hombore oleh pemerintah Daerah setempat.
Menurut salah satu pemberitaan media online di Papua Barat, kasus itu sudah ada titik penyelesaian melalui rapat adat yang mengesahkan pemilik hak ulayat tunggal yakni Marga Hombore.
Sementara Itu Kuasa Hukum lima Marga selaku penggugat, Pieter Ell S.H. menuding rapat adat penyelenggaraan sengketa itu dinilai Ilegal.
"Itu tidak benar. Rapat itu ilegal. Masa rapat di rumah Raja, tidak ada Raja selaku tuan rumah dan perangkatnya, bahkan menghasilkan suatu penyelesaian," ucapnya, ketika di hubungi, Rabu (10/6) siang.
Pengacara kondang asal Papua itu menjelaskan ada tiga alasan kliennya tidak menghadiri rapat adat tersebut. "Kami tidak hadir lantaran tiga faktor yakni undangan dari Raja Ati-Ati tidak jelas, tidak ada jaminan keamanan serta kami patokan pada instruksi pemerintah terkait tidak melakukan aksi kumpulan apalagi mengumpulkan masa saat,"cetusnya.
Diketahui Lima suku adat di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat menuntut ganti rugi hak ulayat sebenar Rp. 105 Milliar kepada pemerintah setempat terkait pembangunan bandara udara Siboru diatas tanah seluas 206 hektar.
Pembayaran pernah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, namun dana tersebut tidak tepat sasaran yang artinya uang itu dibayarkan hanya kepada salah satu marga yang notabenya sebenarnya lahan tersebut dimiliki lima suku (marga red)
Apabila nantinya proses pekerjaan bandar udara tetap berjalan, namun proses penyelesaian sengeketa belum terselesaikan, menurut kuasa hukum penggugat pihaknya akan menempuh jalur hukum yang berlaku.
