JAYAPURA,- Calon Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2, John Wempi Wetipo (JWW) menyarankan agar ada pembentukan rumah rehabilitasi bagi para pecandu dan korban narkoba di Papua, mengingat keprihatinannya terhadap 90 persen generasi muda Papua yang telah menjadi korban.
“Waktu kita tes narkoba ada keluhan di BNN kalo di Papua ini tidak ada Panti rehabilitasi korban narkoba, padahal hampir 90 persen anak-anak Papua,” tutur JWW, Kamis (19/04) kemarin.
Untuk itu, kata Wempi Wetipo, ketika dirinya berkampanye di Wilayah Tabi langsung mendatangi Lapas Narkoba Doyo Baru dan ternyata benar, hampir separuh besar anak-anak Papua ada disana.
Lanjut Wempi Wettipo, di Lapas doyo dirinya mendengar langsung keluhan mereka, dimana mereka harus menjalani rehabilitasi di luar Papua dan itu butuh biaya yang mahal, selain itu tidak ada pelatihan bagi mereka.
“Mereka ingin ada panti rehab di Papua, kemudia mereka juga harus mendapat pelatihan dunia kerja sehingga ketika mereka keluar langsung memulai dunia kerja tidak lagi ke masa lalu mereka,” tutur Wempi Wetipo.
Sehingga kata Wempi Wetipo, hal ini akan menjadi perhatian serius dirinya dan Habel Melkias Suwae (HMS) jika terpilih maka ini akan menjadi satu PR yang harus diselesaikan bersama Badan Narkotika Papua.
Sebelumnya kepada wartawan di Jayapura kepala BNN Jayapura Ariatokapada wartawan di Sentani, Rabu (20/9/2017) lalu mengaku dalam kurung waktu satu tahun, Badan Narkotika Nasional kabupaten Jayapura tengah melakukan rehabilitasi 54 pengguna narkoba, ada yang di rujuk ada yang rehabilitasi di tempat.
“Ke-54 orang yang sedang direhabilitasi paling banyak pelajar, mereka ada yang pecandu, penyalaguna dan korban penyalaguna narkoba,” kata kepala BNN Jayapura, Ariato.
Dari jumlah tersebut dua orang yang sudah di rujuk untuk direhabilitasi di balai rehabilitasi BaduhaMakasar. Sedang sisanyaa dilakukan rehab rawat jalan, agar tidak menggangu aktifitas belajar di sekolah.
Proses rehabilitasi ini dilakukan untuk menyembuhkan mereka yang terlibat narkoba, namun ada juga penguna narkoba yang tidak mau melapor untuk di rehabilitasi karena takut.
Kendala BNN selama ini tidak memiliki panti rehabilitasi di Papua, sehingga BNN berharap ada perhatian serius dari pemerintah provinsi Papua dan kabupaten kota untuk membangun panti rehabilitasi. *
