JAYAPURA,-Sejak Otsus Papua diberlakukan, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana Otsus yang besarnya 2% dari total pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dalam APBN per tahun atau sekitar Rp. 63,8 triliun sejak tahun 2002-2017. Kini, pemerintah propinsi Papua mendapatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp. 5,6 triliun sebagaimana dianggarkan dalam APBN 2018.
Selain jumlah alokasi dana Otsus yang fantastis, Papua yang penduduknya sekitar 3,3 juta jiwa ini juga mendapat alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp. 2,4 triliun untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara. Fokus pembangunan infrastruktur ini wajar mengingat kondisi ketimpangan pembangunan yang menghambat koneksitas dan mobilitas sosial masyarakat antar wilayah.
Menurut Pungky Sukmawati dalam rilisnyanyang diterima wartaplus.com, Minggu (19/8) sore, besarnya alokasi anggaran yang diperoleh Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan akses masyarakat Papua atas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang layak. Lanjutnya, sejumlah kabupaten di Papua mengalami kelaparan dan gizi buruk seperti Yahukimo dan Asmat. Fakta tersebut diperparah dengan tingkat kemiskinan di Papua yang cukup tinggi. Menurut data BPS, sekitar 27% masyarakat Papua berada dalam garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah Rp. 464 ribu/kapita/bulan. Bahkan, Papua dengan angka IPM sebesar 59,09 merupakan wilayah Indonesia yang masih sangat tertinggal dalam hal pembangunan sumber daya manusianya.
Memang, persoalan kemiskinan Papua tidak hanya dapat diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur semata. Alokasi dana yang demikian besar pada infrastruktur dan belanja birokrasi harus diimbangi dengan program nyata yang menyentuh masyarakat, terutama sektor ekonomi. Akses atas permodalan usaha bagi kegiatan ekonomi rumah tangga, kecil dan menengah perlu dibuka seluas-luasnya. Hal ini untuk memberi insentif bagi sektor ekonomi produktif masyarakat.
Pungky Sukmawati, Caleg DPR RI yang akan maju di Dapil Papua melalui Partai Berkarya ini menilai bahwa pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi program pelatihan bagi masyarakat Papua untuk mengembangkan kapasitas dan skill dalam kegiatan ekonomi agar masyarakat semakin berdaya. Begitu pula dengan program bantuan ekonomi produktif seperti ternak, bibit perkebunan, dan akses pasar juga musti diberikan pada masyarakat.
"Penguatan ekonomi masyarakat secara langsung akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Papua yang menurut BPS pada Triwulan ke I tahun 2018 ini masih minus 9,42 persen,"ujarnya.*
