JAYAPURA - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) menggelar Sarasehan Nasional dengan tema “Bersama Pulihkan Harmoni Papua” di Aula LPP RRI Jayapura, Rabu (16/10) siang 

Kegiatan yang disiarkan live se-Indonesia ini dihadiri Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw, Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI. Herman Asaribab, Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dan tokoh Agama, Masyarakat, Perempuan, Pemuda dan lainnya. 

Menyikapi situasi Papua saat ini, Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru mengatakan, perlu adanya dialog jangka panjang antara Papua dengan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan harmoni di seluruh pelosok Papua.

"Selama ini sudah banyak perhatian dari Pemerintah Pusat bagi Papua, tapi masih perlu komunikasi yang lebih meluas untuk mengidentifikasi masalah di Papua dan menjawab persoalan itu sehingga kedepan harmoni  bisa terwujud dan tidak ada lagi persoalan kemanusiaan, politik, rasis sehingga terwujud kerukunan dan kedamaian," kata Rustan Saru

Rektor IAIN Fattahul Muluk, Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menuturkan, fenomena di Papua yang diberitakan selama ini harus direkonstruksi dengan paradigma yang betul-betul menyentuh aspek adat.

"Artinya polarisasi kearifan lokal itu adalah nilai nilai yang tidak ada pada daerah lain. Pendekatan yang paling humanis khusus di Papua adalah pendekatan adat,"ujarnya. Pendekatan adat yang bisa merekonstruksi kembali nilai budaya yang tumbuh dan hidup berkembang di tengah masyarakat. Karena fakta bahwa adat itu lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. 

Kepala Suku Lapago, Malaekat Alfius Tabuni berujar, pendekatan adat sangat penting untuk membangun kembali harmoni Papua. 

"Papua miniatur Indonesia. Jadi kalau Papua damai Indonesia damai. Kami minta Presiden RI menggelar dialog atau duduk bersama pasca dilantik dengan seluruh elemen masyarakat di Papua. Papua adalah bagian dari NKRI, jadi Presiden harus datang ke Papua langsung untuk berdialog dengan masyarakat," pintanya.

Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak sebagai Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan, mengaku sebenarnya dari awal seluruh orang Papua harus melakukan pemulihan dari Papua, bukan diundang ke Jakarta mewakili ras, suku atau agama. "Masalah di Papua tidak bisa dibicarakan di Jakarta. Bicarakan di Papua setelah itu baru minta Presiden untuk menanggapi," katanya

"Jadi Presiden harus datang ke Papua untuk selesaikan masalah di Papua,' sambungnya.

Pejabat Perlu Blusukan

Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw memadang perlunya blusukan sebagaimana yang dilakukan dirinya beberapa waktu lalu di Wamena. 

"Buat apa jadi pejabat kalau tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat di bawah. Ketika ada problem atau sebelum ada problem kita harus sentuh langsung kepada masyarakat yang mungkin merindukan sosok-sosok pemimpin itu,"paparnya

Waterpauw menilai problem Papua terletak pada sisi penyelenggara

"Di Papua ada tiga, yakni Pemda, DPR dan MRP yang terdiri dari tiga komponen, adat, perempuan dan agama. Kalau tiga komponen ini bekerja dengan sungguh-sungguh, kita yang lain tidur saja tidak usah repot. Karena itu perannya," tukasnya

"Bicara tentang sebuah program ada disini. Bicara tentang anggaran juga ada, terus masyarakat sekarang mengeluh melempar persoalan ke pusat, lalu apa fungsi penyelenggara disini. Kita tidak boleh lagi berteriak minta pusat terus, karena disini ada penyelenggara itu," kritik Waterpauw

"Kita lihat saja, Walikota Jayapura dan Bupati Mamteng ini contohnya selalu ada di TKP, tapi masih ada kepala daerah lain yang tidak pernah kelihatan dan sulit kita temui. Kuncinya ada di penyelenggara negara, mau bicara soal adat kah, sosial kah, persoalan ekonomi, nasionalisme atau lainnya itu ada di penyelenggara," tegasnya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa pancasila yang sejati. Masyarakat akan contohi dan teladani pemimpinnya. 

TNI Pendekatan Teritorial

Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI. Herman Asaribab mengaku TNI memiliki program pendekatan teritorial. Dengan begitu, bisa dilihat fakta di lapangan dan bisa langsung mengambil keputusan "Keputusan yang mungkin level kebijakan atau mungkin level teknis. Seperti kejadian di Wamena, level kebijakan Panglima TNI sudah berikan fasiltias hercules bagi warga disana," paparnya

Lanjutnya, berbicara masalah Papua pasti banyak sudut pandang yang berbeda. Tapi yang jelas tujuannya sama yakni ingin membangun kembali harmoni di Papua.

 "Jadi berbicara masalah Papua yang pertama adalah masalah keamanan dan metode pendekatan yang digunakan. Oleh sebab itu, mungkin perlu motode pendekatan yang lebih baik kedepan,"harapnya. 

Tokoh Agama, Pendeta Fredy Toam memandang, nilai dasar secara nasional mulai lama ditinggalkan dan orang mulai menganut nilai-nilai baru, sehingga muncul perbedaan dan konflik.

"Supaya terwujudnya harmoni, nilai-nilai ini harus disamakan. Jika nilai itu sama, kita akan jadi satu komunitas yang baik," katanya.

Nilai damai itu, contohnya agama yang merupakan salah satu nilai jati diri kita dan budaya sebagai harga diri kita, maka kita kuatkan supaya masyarakat kita dikuatkan. Banyak kelemahan terjadi di papua, adat sudah lemah, agama dibentur benturkan, artinya ada ancaman bagi negara dari dalam, karena itu kembalikan posisi indonesia kepada nilai nilai dasar Pancasila, supaya demikian kita dapat tumbuh bersama, harmoni itu harus dirajut kembali, pembelajaran nilai-nilai pancasila itu yang harus digalakan kembali.

LSM Perempuan, Rori Marwani Ehha mengungkapkan, harmoni di Papua harus diwujudkan bersama, artinya bukan Pemerintah, militer, pimpinan, tapi masyarakat juga harus bicara, bukan laki laki saja, tapi perempuan juga. **