JAYAPURA - Paula Henry Simatupang resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua menggantikan pejabat lama, Adi Sudibyo.
Paula sebelumnya merupakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, sementara Adi Sudibyo akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT
Acara serah terima jabatan berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura, Jumat (3/5) siang dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Harry Ashar Azis bersama sejumlah pejabat BPK RI, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Sekda Hery Dosinaen, sejumlah Bupati Walikota dan Sekda kabupaten.
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, dalam sambutannya mengatakan, sertijab ini merupakan bagian dari kegiatan promosi, rotasi dan mutasi dalam suatu lembaga. Dimana ini merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga serta mengembangkan profesionalisme organisasi.
"Mutasi terhadap para pimpinan di lingkungan BPK ini, dilakukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi semata, namun dapat menjadi penyegaran dan pendorong semangat guna meningkatkan kinerjanya di unit kerja baru," ujarnya.
Menurut dia, kegiatan serah terima jabatan yang telah dilaksanakan ini merupakan bukti bahwa BPK terus berusaha mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
"Kepada Kepala Perwakilan Baru Papua saya berpesan untuk dapat meneruskan program-program yang selama ini telah dirintis oleh pejabat sebelumnya, di mana diyakini mampu memperkokoh keberadaan BPK di Bumi Cenderawasih dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah serta membina komunikasi baik dengan seluruh entitas pemerintahan setempat," pesannya
Dia menjelaskan, hampir di semua kantor perwakilan BPK menghadapi kendala berupa kurangnya jumlah sumber daya manusia, sehingga hendaknya kepala perwakilan bisa mengoptimalkan jumlah SDM yang ada dalam melaksanakan tugasnya, agar tetap dapat menjaga kualitas hasil pemeriksaan BPK.
"Kami juga mengingatkan kepada seluruh pegawai BPK, baik struktural maupun fungsional untuk selalu menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas dan profesionalisme," ungkapnya
Harry menambahkan,BPK merupakan pengawal harta negara sehingga harus mengawal dengan baik dan bertanggungjawab, di mana jangan hanya karena uang, lalu kredibilitas BPK digadaikan.
