MANOKWARI- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengigatkan kepada seluruh pemda kabupaten, kota dan provinsi agar melalui pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tentang urusan umum dan urusan pilihan harus sinergi dalam implementasi kewenangan dalam perundang-undangan sektoral dan undang-undang Otsus.

Menariknya di pembukaan raker di Sorsel Papua Barat, Senin (29/4), Gubernur Dominggus minta kepada kepala daerah dan perangkat OPD di kabupaten, kota untuk memperhatikan dan memberdayakan pengusaha asli Papua.

Hal lain, kata Dominggus, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar memperhatikan bobot materi yang dilaporkan masing-masing kabupaten, kota baik ke provinsi dan mendagri sesuai ketentuan.

Isu lain adalah urusan pendidikan SMA, SMK di kabupaten, kota agar dievaluasi oleh OPD di tingkat provinsi. Terutama pesan Gubernur agar memperhatikan hak guru non-PNS atau honorer. Termasuk ganti rugi tanah SMA, SMK di kabupaten, kota menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. *