JAYAPURA - Sebanyak 2.139 program dan 5.879 kegiatan dengan jumlah pagu Rp14.881.457.909.758 yang diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.
Meski begitu dari 5.879 kegiatan yang diusulkan, hanya 3.116 kegiatan yang disetujui dengan jumlah pagu sebesar Rp9.127.301.863.869.
"Sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua, 2.763 kegiatan telah ditolak dengan jumlah pagu usulan sebesar Rp5.754.156.045.889," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad kepada pers di sela sela penutupan Musrembang, di Jayapura, Kamis (25/4) malam.
Menurut ia, di 2020 Papua masih tetap menjadikan agenda PON sebagai prioritas utama program kegiatan, khususnya dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan.
"Kalau di tahun-tahun sebelumnya fokus membangun venue, di 2020 kami sudah masuk dalam persiapan penyelenggaraan yang mana terdapat banyak aspek, diantaranya akomodasi, transportasi, air bersih, sanitasi, penyedian pangan dan sebagainya," tuturnya.
Hal ini pula yang didorong pihaknya agar bisa dipenuhi dan dimanfaatkan oleh Papua sebagai bagian dalam peningkatan ekonomi masyarakat
Dijelaskan Musa'ad, dalam Musrembang juga telah disepakati untuk pembagian program kegiatan di lima wilayah adat antara lain; wilayah Mamta 321 program dan 784 kegiatan, Animha 142 program dan 328 kegiatan, Meepago 263 program dan 619 kegiatan, Lapago 428 program dan 974 kegiatan, serta Saereri 189 program dan 411 kegiatan.
Kebutuhan Bukan Keinginan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan apa yang telah disepakati pemerintah provinsi, kabupaten dan kota merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan, bukan berdasarkan satu keinginan.
"Semua ini tentu sudah terintegrasi, jadi tidak ada kegiatan lain diluar perencanaan. Pasti ketika di bawa dalam Musrenbang nasional akan ada skala-skali prioritas yang sesuai dengan kemampuan anggaran," kata Hery yang menutup kegiatan Musrembang.
Dengan demikian, dirinya berharap dengan selesainya Musrembang ini, pemerintah kabupaten/kota bisa menyusun road map, yang nantinya disinergitan dengan provinsi yang nantinya ada kebijakan-kebijakan lain dalam menghadapi dinamika pemerintahan.
"Intinya kebijakan-kebijakan yang diambil harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat,"katanya.
