JAYAPURA - Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) periode 2018 – 2023 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mewakili Gubernur Papua.
Pelantikan berlangsung, Selasa (26/2) siang di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.
Pelantikan Musa Haluk sebagai Ketua KAPP beserta jajaran pengurus merujuk pada hasil musyawarah daerah luar biasa (musdalub) KAPP pada Desember 2018 lalu. Sebelumnya KAPP dinakhodai oleh Merry Yoweni yang terpilih kembali pada Konferensi III KAPP se-Bumi Cenderawasih, yang dilaksanakan selama sehari, pada Desember 2017 lalu.
“Kita harapkan para anak-anak muda dari lima wilayah adat yang dilantik dalam kepengurusan KAPP kali ini bisa ada kerja sama untuk mendukung pembangun ekonomi di wilayah ini,” harap Hery dalam sambutannya.
Sementara Musa Haluk selaku ketua organisasi pengusaha adat Papua berjanji siap menakhodai perahu pengusaha asli daerah ini menuju kemakmuran.
“Apalagi KAPP ini merupakan kumpulan anak dari dewan adat Papua. Yang pasti perahu ini siap saya kemudikan sampai di pelosok-pelosok kampung,"akunya
Dia pun mengajak seluruh pengurus untuk menyatukan tekad membangun dan menyiapkan orang asli Papua menjadi pengusaha pribumi yang sukses, mandiri dan siap membantu sesama agar hidup mandiri, sejahtera dan berkeadilan.
Merry Terkejut
Dihubungi terpisah, Merry Yoweni yang mengaku masih sebagai Ketua KAPP dan didukung hampir seluruh ketua-ketua organisasi pengusaha adat di kabupaten dan kota, cukup terkejut dengan pelantikan itu.
Sebab dirinya bersama pengurus KAPP dibawahnya juga dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Kita sayangkan pelantikan ini sebab mestinya pemerintah provinsi bertindak sebagai mediator bukan sebagai pemecah belah. Ini tanda-tanda susahnya membangun ekonomi Papua dengan sistem seperti ini," ungkapnya menyayangkan
Dia pun heran dengan sikap gubernur yang sebelumnya menginstruksikan agar kisruh kelembagaan KAPP, dikembalikan kepada mekanisme organisasi, justru malah melantik Musa Haluk.
“Artinya Gubernur tidak konsisten dengan apa yang diucapkan ke publik. Bahkan pada 20 Februari 2019 lalu saya bertemu dengan Asisten Bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa dan beliau meminta untuk menghubungi pendiri atau orang netral untuk memediasi kami. Tapi ternyata sudah ada pelantikan,” keluhnya.
