Mencermati Titik Konsentrasi Massa Unjuk Rasa Masyarakat Keerom

Peter Tukan/Istimewa

Oleh: Peter Tukan *

SEJAK berpulangnya Bupati Kabupaten Keerom, orangtua kita yang terkasih Celsius Watae ke Rumah Sang Khalik di Surga Abadi pada 10 Januari 2018, masyarakat di wilayah ini cukup sering menggelar unjuk rasa memrotes berbagai kebijakan pemerintah setempat. Para pengunjuk rasa diketahui menjadikan Kantor Bupati Keerom sebagai titik kumpul sekaligus lokasi yang paling tepat untuk berorasi menyampaikan aspirasi berbagai tuntutan mereka untuk didengar, dikaji dan dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Sejarah mencatat bahwa ketika berlangsung proses pengusulan hingga pelantikan Wakil Bupati Keerom, Muh.Markum menjadi Bupati Keerom definitif menggantikan Almarhum Celsius Watae, masyarakat di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG) ini tidak pernah menggelar unjuk rasa memrotes proses pengusulan dan pelantikan Bupati Muh.Markum.

Malahan diketahui bahwa semua urusan administrasi proses administrasi menuju hari pelantikan Bupati Markum berlangsung begitu cepat, sangat lancar, tidak ada hambatan dan konflik politik apapun juga. Atas semuanya itu, kita patut memberikan penghargaan kepada Partai Golkar (partai politik asal almarhum Celsius Watae), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan Parpol yang memberikan panggung politik bagi Muh.Markum dan lembaga DPRD Kabupaten Keerom.

Bupati Celsius Watae meninggal dunia pada 10 Januari 2018 dan dalam hitungan waktu satu bulan sepuluh hari - waktu yang relatif singkat, tepatnya 20 Februari 2018, Wakil Bupati Muh Markum resmi dilantik sebagai Bupati Keerom sisa masa jabatan Tahun 2016-2021.

Berbeda dengan proses pelantikan Muh.Markum menjadi Bupati definitf Kabupaten Keerom seperti tergambar di atas, kita menyaksikan proses pengantian menuju pelantikan Wakil Bupati Keerom untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Keerom yang kosong ditinggalkan Markum sejak 20 Februari 2018, sangatlah lama, berliku-liku dan melelahkan. Sejak 20 Februari 2018 hingga 3 Februari 2019 (hampir satu tahun), Kabupaten Keerom belum memiliki Wakil Bupati Keerom penganti Muh.Markum.

Jika Muh.Markum tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak diganggu oleh gelombang unjuk rasa untuk sampai pada 20 Februari 2018 dilantik menjadi Bupati definitif Kabupaten Keerom maka hal itu sangat berbeda dengan Piter Gusbager (calon wakil Bupati Nomor Urut 2) yang pada 26 November 2018 telah terpilih secara sah dan menang secara meyakinkan menyisihkan Herman Yoku (calon wakil Bupati Nomor Urut 1) menjadi Wakil Bupati Keerom melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Keerom.

Terlihat dengan mata telanjang bahwa proses politik untuk mendapatkan Wakil Bupati Keerom berlangsung sangat lama (hampir satu tahun) dan senantiasa pula diselimuti peristiwa unjuk rasa rakyat Kabupaten Keerom dengan mengambil tempat di Kantor Bupati Keerom. Sepertinya, tanpa tekanan masssa melalui unjuk rasa, proses politik untuk mendapatkan Wakil Bupati Keerom tidak akan menemukan titik akhirnya.

Pertanyaan Cerdas

Sebuah pertanyaan cerdas adalah: Mengapa dalam proses politik untuk mendapatkan Wakil Bupati Keerom, rakyat justru menggelar unjuk rasa dengan mengambil lokasi untuk berorasi di halaman Kantor Bupati Keerom? Mengapa rakyat pengunjuk rasa tidak berunjuk rasa di Kantor DPRD Keerom atau di Kantor Partai Golkar atau juga Kantor Partai Keadilan Sejahtera?

Ketika ratusan pengunjuk rasa yang nota bene didominasi Orang Asli Papua warga masyarakat asli Keerom berkumpul di halaman Kantor Bupati Keerom, Bupati Muh.Markum selalu dituntut datang menemui mereka. Pengunjuk rasa memaksa Bupati Markum mendengar dan menerima berbagai tuntutan mereka. Para pengunjuk rasa pun pernah melakukan ritual adat memercikkan darah Babi di gedung Kantor Bupati Keerom sebuah peristiwa adat yang membuat bulu badan berdiri menakutkan!.

Apabila kita percaya pada adagium (pepatah) “Vox Populi – Vox Dei” (Suara Rakyat - Suara Tuhan) maka kita pun patut pula mempercayai bahwa rakyat Orang Asli Keerom itu memiliki semacam firasat atau “feeling” bahwa patut diduga sumber utama berlarut-larutnya proses mendapatkan Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan Tahun 2016-2021 berada di Kantor Bupati Keerom, bukan di tempat lain. Oleh karena itulah, setiap menggelar unjuk rasa, para pengunjuk rasa berbondong- bondong datang ke Kantor Bupati Keerom. Konsentrasi massa pengunjuk rasa justru di Kantor Bupati Keerom.

Unjuk rasa Orang Asli Keerom di Kantor Bupati Keerom sebenarnya ingin menegaskan bahwa rakyat menuntut hak politiknya untuk menempatkan anak adat putra asli Keerom berpartisipasi di lembaga eksekutif Pemerintah Kabupaten Keerom dengan menjadi Wakil Bupati Keerom. Hal Ini merupakan tuntutan perwujudan Hak Asasi Manusia karena amanat Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani 58 Negara anggota PBB pada 10 Desember 1948 pada Pasal 21 menyatakan:”Setiap orang memiliki Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya”.

Berbagai isu (yang belum tentu benar) dan kecurigaan masyarakat Keerom selama ini adalah bahwa sumber konflik politik dalam rangka proses mendapatkan Wakil Bupati Keerom berada di Kantor Bupati Keerom haruslah dikaji, dicermati dan diselidiki secara arif-bijaksana sehingga isu atau kecurigaan tersebut tidak sampai menjadi sebuah pembenaran padahal mungkin saja tidak benar (sebuah isu yang tidak benar jika terus menerus digelindingkan dan dibiarkan tanpa melakukan klarifikasi yang jujur maka lama kelamaan akan dianggap benar) atau memang pada dasarnya isu atau kecurigaan itu benar adanya namun diingkari.

Melalui sebuah media online, Bupati Keerom Muh.Markum pada Rabu, 23 Januari 2019 ditanya oleh wartawan, apakah benar bahwa anda menghambat proses pelantikan Wakil Bupati Keerom yang sedang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri? Markum pun menjawab:”Biarkan mereka mencari kebenarannya sendiri, bisa tanya ke Kemendagri langsung apa yang menghambat,”katanya.

Setiap orang punya hak untuk memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan. Kebenaran akan jawaban itu terpulang pada Suara Hati atau Hati Nurani yang bersih dari orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jawaban yang jujur patut diberikan agar “Tidak Ada Dusta Diantara Kita!”.

Jangan sampai para pengunjuk rasa ketika kembali dari lokasi unjuk rasa meninggalkan panggung orasi menuju rumah mereka masing-masing mendendangkan lagu: “Kau Yang Memulai  Kau Yang Mengakhiri!”. ***

 

*Peter Tukan: Pernah bertugas sebagai Jurnalis di daerah konflik Timor Timur (kini Negara Timor Leste) Tahun 1992-2006