Kemelut Politik di Keerom Perbatasan Negara Peringatan Kegagalan Pemilu dan HAM

Peter Tukan/Istimewa

Oleh Peter Tukan

PADA  awal tahun 2019 ini,  ketika Bangsa Indonesia   sedang mempersiapkan pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) secara serentak (17 April 2019),  masyarakat di Kabupaten Keerom, Papua wilayah  yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Papua New Guinea  (PNG) tengah dirundung  kemelut  (konflik) politik terkait  semakin berlarutnya  penetapan  jabatan Wakil Bupati Keeorom secara definitif  oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Banyak pihak sangat khawatir, apabila kemelut  politik ini tidak segera  diantisipasi dan dikelola secara bijaksana dan  tidak segera pula dituntaskan,  maka  tidak tertutup kemungkinan, kemelut  politik tersebut menjadi benih kegagalan Pilpres dan Pileg,  sekaligus kegagalan Negara Republik Indonesia  dalam menegakkan   Hak-hak Asasi Manusia  (HAM)  bagi masyarakat lokal  (baca: Penduduk Asli Papua) di bidang politik.

Tinggal beberapa pekan lagi,  tepatnya 17 April 2019 pesta demokrasi Pileg dan Pilpres  digelar secara serentak di seluruh Tanah Air Indonesia,  bersamaan dengan itu, konflik politik di Kabupaten Keerom belum  juga dapat diselesaikan.

Rakyat setempat tidak  akan dapat memusatkan perhatian mereka pada  persiapan Pilpres dan Pileg karena masih dirundung kemelut politik lokal. Pilpres dan Pileg dapat saja tidak jadi digelar di wilayah ini atau dapat terjadi kekacauan pada hari pemungutan suara  apabila   konflik politik lokal yans edang memanas ini tidak  segera diakhiri.

Kemelut politik lokal di Kabupaten Keerom  saat ini, selain   dapat  menjadi sorotan masyarakat internasional  di bidang penegakkan HAM , juga  menjadi “amunisi”  bagi para lawan politik Presiden Joko Widodo   (Jokowi)  yang dalam masa kampanye Pilpres  ini, menuding   Presiden Jokowi  gagal  mengelola  konflik politik  dan penagakkan HAM  di Tanah Papua.

Pemerintah Indonesia melalui Wakil tetapnya di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dubes Hasan Kleb  telah mengundang Dewan HAM PBB  untuk meninjau langsung situasi terkini di wilayah Provinsi Papua. Jadwal kunjungan tersebut sedang dibahas antara Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa itu  dengan Komisioner HAM PBB, Michele Bachelet.

Tidak tertutup kemungkinan, Dewan HAM PBB tidak hanya meninjau daerah-daerah konflik kekerasan bersenjata di Papua seperti  yang sedang terjadi Kabupaten Nduga, tetapi juga melihat dari dekat  konflik politik  yang sedang  berlangsung  di Keerom, sebuah wilayah yang merupakan beranda Indonesia di perbatasan dengan Negara PNG.

Dengan berlarut-larutnya pelantikan Wakil Bupati Keerom hasil Pemilihan DPRD Keerom,  26 November 2018  maka bola politik panas yang sedang digelindingkan pihak-pihak tertentu adalah Indonesia sedang tidak memberikan hak kepada Orang Asli Papua  (OAP) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan,   antara lain dengan menjadi Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan tahun 2016-2021.

Patut dicatat baik-baik bahwa pada hari ini,  yang menjabat sebagai Bupati  Kabupaten Keerom adalah  bukan Orang Asli  Papua. Isu ini akan mudah dimainkan untuk menuding Indonesia melanggar HAM di Papua.

Deklarasi Umun Hak Asasi Manusia (HAM)  PBB yang lahir pada 10 Desember 1948  yang  ditandatangani 58 Negara  pada Pasal 21    menyatakan secara jelas bahwa:  ”Setiap orang memiliki Hak untuk berpartisipasi  dalam pemerintahan, termasuk Hak untuk mengambil bagian  dalam pemerintahan negaranya”.        

Apabila, Indonesia menyatakan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka pemberian kesempatan kepada OAP untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan  sebuah keharusan. Mutlak dilaksanakan!   

Pihak Kementerian dalam Negeri sebagai pembina politik Negara berkewajiban memberikan pendampingan dalam proses penyelesiaan kemelut politik  di Kabupaten Keerom saat ini, bukan hanya mengirimkan surat seperti yang dilakukan Dirjen Otda Dr Sumarsono, MDM kepada Gubernur Papua terkait pengusulan pengangkatan wakil bupati Keerom.       

Perseteruan di daerah-daerah konflik  sangat sering melibatkan aparat keamanan Polri dan TNI.  Dalam situasi konflik, yang biasa terjadi adalah, TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan atau meredahkan pertikaian fisik dan senjata di tengah amukan massa. Ujung-ujungnya adalah aparat keamanan  berhadap-hadapan dengan massa yang adalah rakyat sipil. Apabila jatuh korban di pihak rakyat sipil maka TNI/Polri dituding telah melanggar HAM.

Apabila terjadi  konflik fisik karena berlarutnya proses penetapan wakil bupati Keerom menelan korban jiwa dan harta benda,   maka  pihak Kemendagri dapat saja “membela diri” dengan mengatakan bahwa Kemnedagri melalui Dirjen Otda telah mengirim surat kepada Gubernur Papua. Dengan demikian, Kemendagri tidak dipersalahkan, yang nanti dipersalahkan adalah Gubernur Papua yang tidak melaksanakan isi surat Dirjen Otda.

Rakyat selama ini sudah mengetahui bahwa aparat  TNI cukup sering  ragu-ragu untuk bertindak jika terjadi konflik fisik  antarmassa karena khawatir nanti dituding melanggar HAM dan  TNI menganggap permasalahan ini merupakan wewenang polisi lantaran konflik ini merupakan persoalan Kamtibmas. Jika ada permasalahan Kamtibmas maka itu merupakan urusan Polisi bukan Tentara. Dalam hal ini, Tentara dapat membela dirinya.

Bersamaan dengan itu, rakyat juga mengetehaui bahwa polisi  sangat sering  datang atau tiba di tempat kejadian perkara (TKP) setelah berakhirnya sebuah  konflik kekerasan. Polisi datang hanya  untuk “melingkarkan pita kuningnya”.  Polisi datang bukan untuk mencegah “kebakaran” atau memadamkan “kebakaran”  tetapi melingkarkan pita kuning usai kebakaran.  Polisi baru bertindak jika sudah ada bukti.

Realitas Politik Keerom

Walaupun pemilihan calon Wakil Bupati Keerom  oleh DPRD Keerom telah berlangsung pada 26 November 2018 yang  berhasil memilih calon Wabup atas nama Piter Gusbager  untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Papua dan Mendagri guna ditetapkan sebagai Wakil Bupati Keerom definitf.

Namun hingga hari ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerbitkan  Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan Calon Wakil Bupati Keerom menjadi Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan Tahun 2016-2021.*