Momen Bersyarat Menjadi Bersyarat Tanpa Syarat

AM. Laot Kian

Oleh: AM. Laot Kian *

Nama Abu Bakar Baasyir (ABB) atau lengkapnya Abu Bakar Ba'asyir Bin Abu Bakar Abud sesungguhnya hanyalah Ustad biasa yang menjadikan Ponpes Al Mukmin di tahun 1972 di Sukoharjo Jawa Tengah. Namanya mulai dikenal ketika tahun 1983 Dia ditangkap pemerintah Orde Baru dan divonis 9 tahun penjara karena menolak Pancasila dan penghormatan pada bendera RI. Pada tahun 1985 ia melarikan diri ke Malaysia sampai rezim orba runtuh. Selepas dari Malaysia ia menjadi Ketua Majelis Mujahidin Indonesia.

Prinsipnya yang keras pada Pancasila dan demokrasi yang dianggapnya Syirik membuatnya kembali berurusan dengan hukum; ditambah lagi dengan rilis pemerintah Amerika yang menuduhnya sebagai bagian dari Al Qaeda. Maka pada tahun 2005, ABB divonis 2 setengah tahun penjara atas tuduhan konspirasi bom Bali 2002. Setelah bebas di tahun 2006, pada tahun 2010 dia ditangkap lagi atas tuduhan mendanai latihan teroris di Aceh, masih dalam afiliasi dengan Al-Qaeda dan divonis 15 tahun penjara.

Vonis ini menurut saya cukup unik karena bila ada pendanaan semacam itu maka ABB bisa disebut sebagai aktor intelektual yang bisa saja di pidana mati atau seumur hidup karena tuntutan JPU pada waktu itu memang seumur hidup. Bagi saya pemerintahan SBY pada waktu itu setidaknya memberikan warning pada teroris bahwa selama militer berkuasa tidak akan ada tempat bagi terorisme. Muatan politisnya sangat kurang mengingat isu terorisme menjadi isu terhebat secara internasional maupun nasional terutama pada 2004 sampai 2014.

2014, Jokowi naik singgasana. Tidak ada yang spesial bagi ABB selain menjalani masa tahanannya yang baru seumur jagung. Bisa jadi juga fokus Jokowi tidak jatuh padanya; bukankah itu hasil dari rezim sebelumnya? Alih-alih memperhatikan ADB Jokowi lebih fokus pada program-program pemerintahannya, apalagi sejak awal Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mencampuri masalah penegakan hukum.

Meskipun demikian sejarah mencatat bahwa pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kapolri, secara psychologist menunjukkan antisipasi Jokowi terhadap terorisme (Disertasi Tito memang tentang Terorisme) dan Separatisme Papua (Tito pernah menjadi Kapolda Papua). Antisipasi Jokowi ini terbukti dengan banyaknya penangkapan terhadap teroris pada masa pemerintahannya. Tindakan represif semacam ini akhirnya menimbulkan isu baru mengenai kerasnya Jokowi terhadap teroris yang notabene beragama Islam.

Gejolak kebijakan ini semakin gencar menjelang tahun pemilu. Dan di tahun pemilu, gerakan-gerakan politik bernuansa agama ataupun gerakan-gerakan agama berbungkus politik berkembang dengan marak. Tak pelak lagi isu tentang persekusi terhadap kelompok agama tertentu dalam hal ini Islam dikembangkan secara masif. Dalam pola pikir yang sama, ulama-ulama yang berurusan dengan hukum semisal Ustad Alfian Tanjung, Habib Rizieq, Bahar bin Smith, juga tokoh muslim semisal Muh Al Khaththath, kemudian digeneralisasi sbg persekusi rezim terhadap ulama. Isu inilah yang sangat ditakutkan menyebar menjadi hoax yang masif.

Konteks tersebut sejatinya dimainkan pada pemilu 2019. Dengan dukungan Presidium Alumni 212, kubu oposisi, menurut saya, ikut terjebak dalam isu ini, setidaknya itjma ulama 212 menunjukkan hal itu. Dengan kata lain kubu petahana dipandang sebagai kubu yang beroposisi terhadap ulama.  Tentu saja kubu petahana tidak tinggal diam. Pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon presiden adalah langkah pertama sebuah counter attack dari petahana.

Momentum! Itulah yang sedang di-counter attack oleh Jokowi. Berpindahnya pengacara Rizieq yaitu Kapitra Ampera ke kubu PDIP, terpilihnya Ali Mochtar Ngabalin dalam jajaran staf kepresidenan, dan pemilihan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Jokowi, adalah kulminasi dari counter attack tersebut.

Yusril, yang memang sedang mencari panggung kembali bagi dirinya dan Partai Bulan Bintang (PBB), memanfaatkan situasi gamang ini. Secara pribadi Jokowi mendaulatnya sebagai penasehat hukum setidaknya sampai pemilu dan sengketanya selesai. Namun secara organisatoris keberpihakan Yusril pada Jokowi tidak serta-merta menentukan pilihan Partai Bulan Bintang (PBB). Itulah sebabnya Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban, mengajak kader PBB untuk mendukung Prabowo Sandi.

Momentum ini kemudian bertemu dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir.  Demikianlah nuansa politisnya begitu kental meskipun pendukung petahana menolaknya sebagai bagian dari tindakan politis.

Terlepas dari itu mari bicara dalam kerangka hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf k UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan bahwa 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Hal itu berarti Abu Bakar Baasyir sudah layak untuk dibebaskan secara bersyarat. Adapun syarat materil dari pembebasan bersyarat adalah berkelakuan baik selama masa pidana dan ikut program pembinaan narapidana dengan baik.

Syarat formil yang pokok adalah tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum lagi dan ada jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Khusus untuk tindak pidana terorisme, pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 84 Permenkumham No 3 Tahun 2018 dengan syarat lain yaitu adanya kerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut, adanya pernyataan kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, dan adanya pernyataan tidak akan melakukan tindakan terorisme lagi.

Sesungguhnya Abu Bakar Baasyir sudah mendapatkan pembebasan bersyarat pada Desember 2018. Akan tetapi penolakannya untuk menyatakan kesetiaan kepada NKRI ataupun Pancasila, membuatnya kekeuh untuk tidak mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut.

Secara hukum memang kategori bebas dibagi atas bebas murni, bebas bersyarat, dan bebas oleh karena grasi. Dalam kaitan dgn Abu Bakar Baasyir, ia tentu tidak memperoleh bebas murni karena harusnya bebas murni diperoleh pada tahun 2026. Grasi pun tidak mungkin karena tidak ada permohonan grasi. Itu berarti pembebasan Abu Bakar Baasyir adalah pembebasan bersyarat.

Kedekatan Yusril, sebagai pengacara muslim, dengan Abu Bakar Baasyir dan sekaligus dengan Jokowi, akhirnya memuluskan jalan pembebasan bersyarat tanpa syarat, yaitu bahwa tanpa menyatakan kesetiaan pada NKRI sebagai syarat formil, Baasyir dibebaskan. Boleh dikatakan bahwa inilah privilese yang diberikan oleh Jokowi. Alasan kemanusiaan menjadi senjata pamungkas bagi kicauan kelompok oposisi atas dibebaskannya Abu Bakar Baasyir. Secara hukum, pertimbangan kemanusiaan memang dibolehkan dalam pemberian pembebasan bersyarat selain pertimbangan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan. Inilah momen bersyarat menjadi bersyarat tanpa syarat.

Ulasan politis tentu saja bisa bermacam-macam. Namun setidaknya counter attack Jokowi dalam momen yang seharusnya bersyarat itu, berupaya membangun narasi baru bahwa rezim petahana sesungguhnya mencintai Islam dan para ulamanya.

Terlepas dari peta pertarungan politis ini, Abu Bakar Baasyir tetaplah Abu Bakar Baasyir, yang tetap berpegang pada prinsipnya. Yusril tetaplah Yusril dengan aneka hasrat politisnya. Dan Jokowi, tetaplah Jokowi dengan strategi fortiter in re, suaviter in modo, keras dalam prinsip, halus dalam cara. Episode politik dan hukum akan terus berlanjut; apalagi bila setiap orang ingin mencari panggungnya. Tiada yang abadi. 

* Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata