MANOKWARI,- Ketua Fraksi Otsus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Yan Anton Yoteni melakukan reses III di Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Jumat (4/1).
Dari masa reses III DPR Papua Barat itu tidak hanya hadir masyarakat Distrik Nikiwar yang di dalamnya terdapat Kampung Werianggi, Kurey, Werabur, Mamisi, namun hadir juga kepala Distrik Windesi.
Dari pertemuan itu, 50-an perwakilan masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi, di antaranya perjuangan pemekaran calon DOB Kuriwamesa, penggunaan dana otsus, pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan, ekonomi kerakyatan, serta kesehatan.
Di hadapan Yoteni, perwakilan masyarakat dari beberapa kampung di dua distrik (Nikiwar dan Windesi) itu minta agar DPR Papua Barat dan pemerintah Provinsi Papua Barat ikut memperjuangan calon pemekaran daerah otonom (DOB) Kabupaten Kuriwamesa.
Aspirasi itu disampaikan oleh Kepala Suku Besar Kuriwamesa, Sefnat Kurube. Dia mengatakan bahwa membahas DOB Kuriwamesa, maka semua masyarakat harus berbicara, sebab di hadapan warga telah hadir bapa Yoteni dari DPR Papua Barat.
Yoteni diharap bisa menjelaskan mekanismenya dan masalah apa yang menghambat proses pemekaran Kuriwamesa. Kata Kurube, perjuangan Kuriwamesa bukan karena kepentingan politik melainkan murni aspirasi masyarakat.
Kurube kembali menegaskan bahwa masalah Kuriwamesa terus dipertanyakan masyarakat, bahkan ia mengaku sering menjadi sasaran kemarahan masyarakat tentang perjuangan Kuriwamesa.
Salah satu tokoh pemuda yang juga Koordinator Forum Pemekaran daerah otonom baru (DOB) nasional untuk wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku, Michael Warbete mengklain bahwa perjuangan DOB Kuriwames di tingkat pusat sudah selesai.
Bahkan, kata Warbete, ampres untuk bakal calon DOB Kuriwamesa sudah dikeluarkan, termasuk perjuangan pemetaan peta wilayah sudah diterbitkan, maka saat ini yang dibutuhkan pemerintah Pusat dan DPR RI adalah rekomendasi dukungan Pemprov dan rekomendasi DPR Papua Barat.
Kepala Kampung Werianggi Melkianus Wetibosi mengutarakan bahwa mereka inginkan adanya pemekaran, namun perlu adanya kekuatan bersama dalam memperjuangkan apa yang menjadi keinginan bersama.
Menyangkut pemekaran Kuriwamesa harus diperjuangkan bersama. Kehadiran Yoteni membawa berkat bagi masyarakat disini. Bahkan memperjuangkan pemekaran belum ada kerjasama, namun kata dia, lewat pertemuan ini sekiranya bisa kerjasama.
Dia juga mempertanyakan tentang dana otsus bahkan 75 kepala kampung mempertanyakan dimana dana otsus itu, sebab kepala kampung bekerja untuk rakyat tapi belum ditunjang dengan dana otsus.
Di sisi lain adalah masalah dana otsus yang belum mereka rasakan secara baik. Oleh karenanya lewat reses ini ada harapan untuk kucuran dana otsus kepada masyarakat di sini.
Demianus Kurube, salah satu pemuda Werianggi, distrik Nikiwar, kabupaten Teluk Wondama, juga pertanyakan kenapa ada dana otsus.
Yan Yoteni menjelaskan bahwa dana otsus Papua ada karena orang asli Papua minta merdeka, maka diturunkan dana otsus yang telah diatur lewat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.
Setelah mendengar aspirasi masyarakat, ia mengutarakan bahwa wakil pemerintahan paling kecil ada di kampung, maka tahun 2019 harus menjadi harapan bersama.
Menyangkut pemekaran Kuriwamesa, dia berharap persyaratan pemekaran Kuriwames bisa disiapkan sambil menunggu pencabutan moratorium oleh presiden. Namun ia mengingatkan, jangan sampai persyaratan belum lengkap dan akhirnya masyarakat rugi, sebab perjuangan sudah sangat lama.
Pemekaran Kuriwamesa sudah masuk ke DPR Papua Barat, tinggal menunggu pembahasan pada sidang DPR. Untuk proses selanjutnya, Yoteni akan bertemu bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama untuk membahas masalah ini.
"Masalah Kuriwamesa akan disampaikan juga kepada pimpinan DPR Papua Barat, sebab inilah aspirasi masyarakat yang selama ini dibicarakan oleh masyarakat, namun lewat pertemuan ini sudah menjadi agenda khusus lewat reses DPR," ungkap Yoteni.
Menyangkut dana otsus, kata Yoteni jangan sampai dana otsus dari pemerintah daerah ke kampung tidak sampai, sebab peruntuhkan dana otsus turun ke orang asli Papua dan bukan non-Papua.
Dia mengaku bahwa apresiasi kepada Guberbur Papua Barat karena sudah ada pengaturan pembagian dana otsus 90:10, dimana 90 persen dana otsus turun ke kabupaten/kota, sedangkan 10 persen untuk provinsi Papua Barat. *
