SORONG,-Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB), Ortis F. Sagrim, ST menemukan banyak masalah mendasar yang dialami masyarakat di Kabupaten Tambrauw. Permasalahan tersebut, terungkap setelah dirinya menggelar kegiatan perorangan reses III, masa sidang III DPR-PB, di Distrik Selemkay, Moraid, Sausapor dan Distrik Bikar, dari tanggal 20 hingga 24 Desember 2018.
Dari hasil diskusi dengan masyarakat, persoalan paling utama adalah masalah penerangan atau listrik. Dimana dari keterangan dan keluhan masyarakat, hampir 9 distrik di wilayah pantai Kabupaten Tambrauw sangat terbatas dan sangat kekurangan mendapatkan layanan listrik, karena mereka masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di 9 distrik tersebut.
"PLTA ini belum mampu karena debit air tidak dapat membangkitkan tenaga dan daya listrik sesuai kebutuhan di sembilan distrik. Oleh karena itu, hal ini akan kami koordinasikan lagi dengan pihak terkait, yakni PT. PLN, agar mencari solusi sehingga masyarakat mendapatkan layanan penerangan sesuai kebutuhan mereka dan kalau bisa 24 jam,"terang Ortis.
Sekertaris DPD Partai Golkar Papua Barat ini juga menambahkan, masalah listrik sangat berdampak terhadap perekonomian, serta kenyamanan masyarakat di sana.
Selain masyarakat, masalah listrik juga berdampak terhadap pemerintah daerah yang tidak dapat maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat.
"Saat ini pemerintahan Kabupaten Tambrauw masih berjalan di Distrik Sausapor dan Sausapor itu masuk dalam sembilan distrik yang kesusahan listrik. Maka dari itu, kami meminta PT. PLN untuk melihat hal ini secara serius, atau minimal mereka melakukan study kasus, sehingga dapat diketahui masalah utamanya. Hal ini harus segera diperhatikan, karena biar bagaimanapun Tambrauw adalah kabupaten dan mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan listrik yang sama dengan daerah lain,"tukas Ortis.
Selain listrik, lanjutnya, masyarakat di sana juga sangat mengeluhkan layanan komunikasi yang sangat tidak baik, dimana jaringan yang disediakan Telkomsel tidak berfungsi baik, meski ada 3 tower yang sudah dipasang.
"Masalah komunikasi tidak bisa disepelekan, karena komunikasi adalah bagian dari pembangunan, hubungan kekeluargaan dan menyambungkan keterisolasian dari dunia luar. Apalagi di Sausapor yang merupakan ibu kota kabupaten sementara, otomatis pemerintah dan masyarakat sangat membutuhkan komunikasi," jelasnya.
Ia akan meminta pihak Telkomsel untuk memperhatikan masalah ini, sehingga komunikasi di Kabupaten Tambrauw cepat menjadi baik.
"Masalah ini ada keterkaitannya dengan listrik. Karena jika listrik padam, maka otomatis jaringan juga akan bermasalah dan tidak mungkin tower-tower yang sudah dipasang hanya berharap pada daya baterai, itu pasti tidak akan mampu,"imbuhnya.
Masalah lain yang paling menyayat hatinya adalah persoalan pendidikan. Dimana ditemukan ada salah satu SMA berstatus negeri dan berada di ibu kota sementara, yakni Distrik Sausapor, namun tidak punya gedung, sarana prasarana dan hanya menumpang di salah satu SMP dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya.
"Ini yang paling prihatin, kenapa di kabupaten masih ada SMA negeri yang tidak punya gedung sendiri dan masih menumpang. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Komisi D DPR Papua Barat, akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan akan menanyakan langsung perihal masalah ini dalam rapat bersama. Ini tidak boleh dibiarkan karena pendidikan berkaitan erat dengan masa depan bangsa," tukasnya.
Semua permasalahan yang ditemukan dan disampaikan oleh masyarakat dalam resesnya ini, akan dibawa ke rapat paripurna untuk diperjuangkan.
Diakhir resesnya di Kabupaten Tambrauw, Ortis Sagrim secara pribadi menyerahkan bantuan dan bingkisan Natal kepada masyarakat yang merayakan dan pantas menerimanya.
"Di moment Natal ini, secara lembaga, pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal dan tahun baru," tutup Sagrim mengakhiri masa resesnya.*
