MANOKWARI,- Sudah sebulan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat telah menyurati Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dengan agenda minta audiens membahas tentang PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) yang kini beroperasi di Lembah Kebar, Kabupaten Tambrauw.

Menurut Ketua MRPB Maxsi Ahoren, surat itu sudah dikirim satu bulan lalu, namun sejauh ini belum ada respon balik atas surat MRP-PB itu, padahal agenda itu sangat penting karena ini masalah pengoperasian PT. BAPP tersebut.

Meski belum ada respon balik, Ketua MRP-PB Maxsi Ahoren berharap ada pertemuan antara Gubernur, MRP-PB, DPR-PB, dan masyarakat pemilik hak ulayat lembah Kebar sikapi perusahan itu.

"Jadi, masalah perusahan yang beroperasi di Kebar sangat urgen untuk dibahas, maka kami berharap Bapak Gubernur merespon apa yang sementara menjadi aspirasi masyarakat lembah Kebar dan kini sudah ditangani MRP-PB," pinta Maxsi Ahoren, Selasa (13/11).

Kata Maxsi, perusahan itu sudah sempat disasi atau dipalang secara adat oleh masyarakat Lembah Kebar dan disaksikan pimpinan MRP-PB dan DPR PB akan tetapi saat ini perusahan itu telah kembali beroperasi.

Oleh sebab itu, Ia berharap masalah di lembah Kebar diselesaikan dengan masyarakat adat setempat agar kedepannya jangan sampai ada korban sosial.

Apalagi kata Maxsi, perusahan itu beroperasi diduga membuka perkebunan jagung, namun kemudian membuka perkebunan Kelapa Sawit. Satu lagi masalah hutan adat masyarakat Kebar dibuka dan tanaman seperti pohon Sagu ditebang habis dan mereka kehilangan lahan pertanian.

"Kita paham mungkin tugas Gubernur sangat padat, namun kalau bisa surat kami direspon dan penunjukan kepada pejabat di pemprov agar ada pertemuan," ungkap Maxsi.

Meski belum ada respon balik atas surat MRP, Maxsi sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat dan mereka mau fasilitasi pertemuan dimaksud. *