Bagian Satu

Kondisi Hak Asasi Manusia Di Tanah Papua

Frits Bernard Ramandey, S.Sos, MH

Oleh: Frits B Ramandey, S.Sos, MH [Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM RI adalah lembaga negara yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan penelitian dan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia (HAM).

Pendirian Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengacu pada Pasal 76 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999  tentang HAM  dan  Pasal 45 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001, dimana mewajibkan Pemerintah, Pemerintah  Provinsi dan penduduk untuk menegakan, memajukan, melindungi, dan menghormati HAM di Provinsi Papua. Oleh sebab itu sebab itu pemerintah membentuk perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Saat ini baru Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah dibentuk, sedangkan Pengadilan HAM dan KKR belum ada.

Konferensi Waligereja Indonesia sebagai forum bersama para Bapak Uskup memiliki peran strategis dalam mendoakan dan menyerukan terciptanya situasi HAM di Indonesia yang bermartabat bagi umat, memberikan perhatian bagi situasi HAM di wilayah Papua. Hal ini menunjukan adanya keprihatinan para Uskup yang serius, karena memang kompleksitas  masalah HAM di Papua memerlukan upaya yang besar secara bersama untuk memperbaikinya dan memberikan dukungan kepada pemerintah di semua tingkatan karena sepanjang 4 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi janji dan komitmen politiknya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Papua hanya ucapan manis sesaat, hanya untuk mengembirakan hati orang Indonesia asli Papua saja.

Gerakan Pro-kemerdekaan di Papua sampai saat ini masih ada. Gerakan ini dilakukan melalui upaya damai maupun bersenjata. Untuk melawan gerakan ini, pemerintah membatasi kebebasan berekspresi para aktivis dan masyarakat asli Papua. Sebagai gerakan kontra dimunculkannya kelompok pro-indonesia dengan slogan NKRI harga mati. Masyarakat adatpun terpecah dalam dua komunitas adat yaitu Dewan Adat Papua (DAP) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua.

Otonomi Khusus Papua adalah hasil dari gerakan hak asasi manusia untuk hak-hak sipil politik, hak-hak ekonomi social dan budaya yang sekian puluh tahun terabaikan oleh resim pemerintahan sebelum reformasi. Lalu apakah di era reformasi dan pemberlakuan Otonomi Khusus Papua situasi HAM menjadi lebih baik?

Komnas HAM telah melakukan suatu studi mendalam tentang pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua yang telah mengakibatkan hilang, terabaikannya HAM masyarakat asli Papua dalam Negara dan pemerintahan Indonesia. Meski diakui bahwa masa lalu harus diperbaiki di masa sekarang. Era reformasi adalah suatu konsensus bersama sebagai bangsa untuk terus menata dan memperbaiki kemanusiaan kita.

Penghormatan, pemajuan, promosi dan penegakan HAM di era otonomi khusus Papua menjadi cita-cita semua pihak. Gereja Katolik menjadi salah satu pihak yang terus memberikan sumbangan positif atas perbaikan situasi pemenuhan dan penegakan HAM di Papua sehingga mendapat dukungan dan perhatian secara nasional maupun dunia internasional.

Kondisi HAM di Papua

Empat tahun terakhir, Provinsi Papua dengan 29 Kabupaten/Kota  dan Provinsi Papua Barat dengan 13 Kabupaten/Kota mengalami transisi kepemimpinan politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Kondisi ini berdampak pada komitmen dan dukungan politik dalam pencapaian pemajuan dan promosi HAM di Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam peringatan hari HAM ke 67 di Jayapura, 10 Desember 2015 di hadapan para korban dan Keluarga Korban pelanggaran HAM menjanjikan akan menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, bahkan telah memberikan petunjuk kepada Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk diselesaikan. Namun sampai saat ini, naskah yang dijanjikan tidak kunjung dibahas meskipun Komnas HAM RI Perwakilan Papua telah menyampaikan draft peraturan tersebut.

Sementara itu Tim bentukan Kemenkopolhukam atas arahan Presiden untuk percepatan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua tidak memberikan hasil apapun. Janji dan perintah presiden Jokowi pun diabaikan bahkan ditentang oleh Jaksa Agung RI dalam rangka penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat Wamena dan Wasior. Jaksa Agung menolak dokumen penyelidikan kasus Pelanggaran HAM berat yang diajukan oleh Komnas HAM RI.

Sedangkan Kasus Paniai Berdarah, hingga saat ini masih dalam penyelidikan Komnas HAM. Namun dalam kenyataannya, Komnas HAM mengalami kesulitan untuk meminta keterangan dari pihak TNI. Sampai saat ini Panglima TNI belum memberikan persetujuan kepada Tim Ad Hoc Komnas HAM untuk meminta keterangan kepada anggota Koramil dan Paskas dalam kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014.

Sikap Kapolri Tito Karnavian memberikan ijin kepada 11 anggota Polri dalam kasus Paniai 2014 untuk diperiksa oleh Tim Ad Hoc baik, hanya saja belum cukup untuk menyimpulkan bagaimana kasus tersebut yang mengakibatkan hilangnya 4 orang anak muda Papua.

Provinsi Papua Barat pasca pemilihan dan pelantikan gubernur Provinsi Papua Barat justru mengurai konflik antara masyarakat dengan gubernur terpilih. Beberapa keputusan dilakukan oleh provinsi kedua di Tanah Papua ini cenderung menabrak aturan, sebut saja pembentukan lembaga Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) justru mencederai komitmen menjadikan MRP sebagai wadah yang mempersatukan orang Papua dalam dua provinsi.

Empat tahun, belum juga luput dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia, baik di bidang ekonomi, social dan budaya maupun di bidang sipil dan politik. Pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya berlangsung hampir merata di semua daerah, konflik atas kasus-kasus agraria terus menonjol. Masyarakat terus mempersoalkan hak-hak kepemilikan tanah yang belum diselesaikan oleh pemerintah dan pengusaha. Beberapa daerah kekurangan guru bahkan fasilitas pendidikan yang dibangun tidak digunakan karena tidak ada tenaga guru. Potret pemenuhan hak atas kesehatan di kampung-kampung sangat buram tak terurus, tenaga kesehatan dan obat berbanding lurus, masyarakat sipil masih mengunakan cara-cara tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan dan gisi buruk. Gejala intoleransi mulai menunjukan potensinya walaupun tak berdampak luas, situasi ini bisa berpotensi di kemudian hari di Papua.

Jumlah Kasus yang diadukan ke Komnas HAM RI Perwakilan Papua

 

Tahun

Sipol

Ekosob

Total

Tindak Lanjut

2015

75

42

90

54

2016

70

35

105

82

2017

52

20

72

53

2018

38

23

61

32

           Data Korban Kekerasan Penembakan tiga tahun

 

Tahun

Jumlah

Masyarakat sipil/

Polri

TNI

2016

16  kasus

6

 

 

2017

26  kasus

4/ 2 sipil bersenjata

7 orang

2 orang

2018

22  kasus

5

2 orang

4 orang

 

64

15/2 sipil bersenjata

9 orang

6 orang

           Catatan: Data tersebut tidak termasuk korban luka-luka dan kerugian harta benda

 

*Di sampaikan pada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Bumi Silih Asih Bandung 05 November 2018