Deklarasikan Pemilu Damai, Ini Imbauan Dari Bawaslu Provinsi Papua

Pelepasan Balon udara saat Deklarasi Pemilu Damai, Bersih dan Bermartabat yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Papua/Djarwo

JAYAPURA,- Jelang perhelatan pesta demokrasi, Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menggelar deklarasi pemilu damai, bersih, dan bermartabat dengan melibatkan KPU Provinsi Papua dan sejumlah peserta pemilu yang berlangsung di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa (23/10).

Dalam deklarasi tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalak Infandy mengungkapkan, meski tidak dihadiri oleh semua peserta, namun semangat untuk mendeklarasikan pemilu sudah lebih dari cukup.

"Kita sudah sampaikan undangan, tapi hanya sebagian yang hadir. Kita maklumi karena ada tahapan kampanye, jadi barangkali ada yang sedang menggelar kampanye di dapil masing-masing. Tapi semangat deklarasi dari yang hadir hari ini sudah cukup," ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Metusalak dan pihaknya berharap agar deklarasi pemilu damai itu tidak berhenti disini. Ia mengimbau, agar pernyataan deklarasi tersebut dapat terus disampaikan kepada semua peserta pemilu, terutama pihak partai politik dan juga pendukung. 

"Harapan kami deklarasi ini tidak berhenti disini saja, tapi juga kita berpesan agar dari pernyataan tadi dapat diteruskan kepada peserta pemilu terutama Parpol dan pendukung. Dan mari sama-sama kita kawal pesta demokrasi yang akan digelar," imbaunya.

Dirinya menjelaskan, menjelang perhelatan pemilu tahun depan, pihaknya telah menyiapkan tim pengawasan di tingkat Kabupaten Kota, tingkat distrik hingga ke kampung-kampung dengan disertai bimbingan teknis dan juga pengarahan untuk sistem pengawasan terhadap kampanye, maupun tahapan-tahapan lainnya di Kabupaten Kota yang ada di Papua.

"Selain itu, kita juga mendorong mereka untuk aktif dalam pencegahan, sebab pencegahan jauh lebih baik dari pada penindakan. Kalau tidak bisa dicegah dan masih ada pelanggaran, terpaksa kita harus proses sesuai hukum dan UU pemilu yang berlaku," tekannya.

Sementara itu, menyangkut masalah pendanaan terhadap tim pengawasan, dirinya menjelaskan pihaknya terus mengupayakan agar secepatnya terealisasikan.

"Sehingga kita di provinsi juga tidak serta merta menggelontorkan dan ada prosedurnya. Sehingga kita terus berkoordinasi menyangkut administrasi untuk diselesaikan," tandasnya. *