JAYAPURA—Sekertaris Daerah Papua, Hery Dosinaen membuka secara resmi Kick-Off Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2018-2023 dan Orientasi Tim Penyusunan RPJMD, berlangsung di Hotel Aston, Jayapura, Kamis (20/9).
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Bappeda Provinsi Papua dan lembaga mitra KOMPAK, dan dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Kepala Bappeda se-Kabupaten/Kota.
Sekda Hery Dosinaen dalam arahannya menyatakan, penyusunan RPJMD dan RPJMN harus terintegrasi dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga semuanya menjadi terarah dan tak membias kepada kepentingan-kepentingan tertentu.
“Artinya RPJMD dan RPJMN ini berkesinambungan dan juga berkelanjutan yang harus menjadi acuan kita didalam orientasi dan berdasarkan pada aturan-aturan yang menjadi referensi kita dalam penyusunan RPJMD ini,” kata Sekda Hery.
Menurut dia, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal dilantik pada 5 September 2018 lalu di Istana Negara, Jakarta. Dan mereka telah menyampaikan Visi Misi pada pelaksanaan sidang paripurna di DPRP di Jayapura 6 September 2018 lalu. Visi Misi tersebut merupakan kelanjutan dari Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2014 yakni Papua Bangkit Mandiri Sejahtera yang Berkeadilan.
Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan Bappeda Papua, Andry menuturkan, orientasi penyusunan RPJMD ini merupakan salah-satu tahapan persiapan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Papua periode 2018-2023.
“Jadi dari beberapa tahapan penyusunan RPJMD mulai dari tahapan persiapan, tahapan penyusunan, tahapan rancangan awal," tuturnya.
Dia menyebutkan, ada beberapa tahap yang akan dijalankan sesuai arahan Kepala Bappeda Provinsi Papua.
"Proses penyusunan RPJMD kali ini itu betul-betul kita mengaktualisasikan seluruh tahapan sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya
Adapun kegiatan, dijelaskan Andry, bertujuan untuk bagaimana penyusun RPJMD dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam penyusunan ini memiliki perspektif yang sama tentang penyusunan RPJMD. Misalnya dari sudut peraturan perundang-undangan, proses dan mekanisme sampai dengan substansi RPJMD itu sendiri.
"Syukur-syukur kita juga bisa melihat bagaimana isu-isu strategis maupun arah kebijakan RPJMD bisa terintegrasi dalam RPJMN periode berikutnya di Bappenas,” imbuhnya.
Dalam kegiatan ini menghadirkan tiga nara sumber yang memang sangat relevan terhadap penyusunan RPJMD antara lain; Bappenas membahas arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua dalam perspektif nasional untuk periode 2018-2023.
Lalu Bina Pembangunan Daerah Kemendagri membahas proses dan tahapan penyusunan RPJMD sampai Renstra SKPD.
Serta Kemenpan RB, yang akan menjelaskan perencanaan kinerja yang berhubungan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dimana Pemprov Papua untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (SAKIP) meraih nilai B.
“Mudah-mudahan dengan penyusunan RPJMD ini, karena antara RPJMD atau perencanaan kinerja sangat relevan dalam penilaian SAKIP. Mudah-mudahan ini dapat memperkuat kita semua,” tutupnya.*
