SENTANI,- Dalam rangka mewujudkan kampung layak anak menuju kabupaten layak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura menggelar workshop kabupaten layak anak bagi puluhan siswa-siswi SMP, SMA di Kota Sentani, Selasa (18/9).

"Workshop ini kita lakukan untuk memberikan informasi tentang hak anak seperti bermain, sekolah, dan belajar, sehingga mereka mengetahui hak mereka sejak dini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura, Maria Bano, kepada wartawan Selasa (18/9).

Menurutnya, banyak orang tua yang tidak memahami hak anak, sehingga dengan seenaknya melakukan kekerasan, tanpa memikirkan dampak psikis anak.  

"Akibat kekerasan yang sering dilakukan oleh orang tua itu akan membekas dalam ingatan anak, untuk itu kita harus mencegah dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan juga anak," ujarnya.

"Kita akan bentuk forum anak di tingkat kampung untuk memberikan ruang bagi anak menyuarakan hak-hak nya dia sebagai anak. Apalagi kalau keluarga bermasalah, maka anak juga akan ikut bermasalah, sehingga ini yang kita antisipasi, supaya anak tidak terlibat dalam hal-hal negatif," ungkapnya.

Dikatakan, angka kekerasan yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura hingga bulan September 2018 mencapai 28 kasus, sehingga hal ini menjadi perhatian serius DPPPA untuk menekan angka kekerasan terhadap anak.

"Dari 28 kasus ini di dominasi oleh kekerasan fisik, psikis dan penelantaran anak. Mungkin ada kasus lainnya, tapi tidak dilaporkan kepada kita," bebernya.

"Untuk itu kami minta pemerintah kampung juga harus aktif berperan melindungi hak-hak anak, sehingga dengan demikian ikut menekan angka kekerasan terhadap anak," sambungnya.

Maria juga mengaku, anak yang hidup dalam keluarga broken home akan berdampak pada psikis anak, untuk itu dibutuhkan tanggung jawab bersama untuk menolong mereka. *