JAYAPURA, – Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengklaim belum dapat mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik  atau e-government karena terkendala jaringan internet.

Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Tarully Maniagasi menuturkan, saat ini pihaknya telah membangun insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Tentunya kami harus menunggu ketersediaan jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring,” ujarnya kepada pers di sela sela kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di sasana karya kantor gubernur Papua, Kamis (30/8).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK dan Pemprov Papua ini diikuti oleh enam kabupaten yakni kabupaten Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak.

Menurut Taruly, ketersediaan jaringan di Kabupaten Yahukimo diperkirakan belum dapat terpenuhi hingga 2019. Sehingga belum dapat mensuport sistem pemerintahan berbasis eletronik.

Oleh karenanya, untuk dapat mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut, kata Taruly, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menyediakan jaringannya sendiri.

Dimana jaringan ini diharapkan dapat mengkoneksikan atau mengintegrasikan semua permasalahan yang akan di selenggarakan tahun anggaran 2019 termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa.

“Oleh sebab itu, untuk penerapan pemerintahan berbasis elektronik, kominfo dituntut menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi semua perangkat atau identitas yang berbasis elektronik,” terangnya.

Dia menambahkan, sejauh ini pemerintah Yahukimo sudah membangun komunikasi dengan kominfo pusat maupun provinsi, dengan harapan tahun ini bisa memperoleh beberapa visard.

“Visard ini kami pastikan akan digunakan beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung,” ucapnya.*