JAYAPURA, – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya menuding lambannya proses lelang paket pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE Provinsi Papua karena minimnya tenaga SDM (Staf Pokja ULP).

"Pokja (kelompok kerja) ULP ini hanya mempunya 19 orang, tidak mungkin dapat mengelola ratusan pakte lelang,” ujar Djuli di Jayapura, Rabu (1/8).

Guna memaksimalkan kinerja ULP, Djuli meminta kepada Gubernur Papua dan pihak ULP agar dapat menambah staf terutama untuk ditempatkan di Pokja.

“Diharapkan ULP dapat menambah staf agar tidak menghambat proses pembangunan di Papua, agar supaya percepatan tender dan penyerapan dana angagaran pada masing-masing OPD khususnya di PU dapat berjalan baik," harapnya.

Selain masalah SDM kendala lain, ujar djuli adalah adanya kajian ulang proyek. Dimana untuk kajian ulangnya menghabiskan waktu dua bulan.

“Contohnya pembangunan patung kristus yang sudah di masukan di ULP sampai saat ini masih terhambat dan pembangunan lanjutan di mandala juga sudah dimasukan, namun sampai sekarang proses lelangnya tidak tender,” katanya mencontohkan.

Menurut Djuli, kinerja ULP yang lamban ini dikhawatirkan berimbas pada daya serap anggaran. Dimana jika itu terjadi, maka anggaran pembangunan infrastruktur untuk masyarakat otomatis akan dikembalikan ke kas negara.

“Memasuki pertengahan tahun anggaran 2018 ini, sekitar 200 paket pekerjaan yang telah dimasukan ke ULP bulan april lalu, baru proyek pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam dan Ring Road yang sudah tandatangan kontrak,” bebernya.

Djuli kembali berharap agar dokumen yang sudah diserahkan pihaknya ke pokja ULP agar dapat dipercepat sebagaimana arahan dari Asisten Satu Sekda Papua, Doren Wakerkwa.*