JAYAPURA, wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua tahun 2024 berlangsung di hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, Rabu (24/04/2024) pagi.
Musrenbangda yang dihadiri oleh para Kepala Daerah maupun perwakilan dari 9 Kabupaten/Kota, TNI Polri, akademisi, masyarakat ini mengagendakan tiga acara yaitu Penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Papua 2025 - 2045, Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2025 dan Musrenbang Otsus 2025.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa Musrenbangda merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana berdiskusi, bertukar pikiran antar pemangku kepentingan baik pemerintah, akademis, swasta dan masyarakat yang akan diakomodir dalam bentuk usulan pembangunan baik dari Kabupaten sampai tingkat nasional.
Adapun tujuan Musrenbangda kali ini yaitu menyampaikan rancangan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025. Terutama dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi dan arah kebijakan.
“Serta menyepakati permasalahan pembangunan dan prioritas pembangunan. Selain itu menyelerasakan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” ungkapnya.
Musrenbangda ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi program kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dengan kegiatan kabupaten/kota.
“Dan juga untuk menyepakati bersama program strategi bersama yang bersumber dari dana Otonomi Khusus,” terangnya.
Berkaitan dengan penyusunan RKPD 2025, ungkap Pj Ridwan, akan diprioritaskan 5 hal antara lain; peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi inklusif, percepatan pembangunan, peningkatan keamanan dan tata kelola pemerintahan.
"Lima hal prioritas itu menjadi bahan yang harus dipedomani oleh kabupaten/kota untuk mengusulkan kegiatan dalam Musrenbangda," tegasnya.
Pj Gubernur berharap, melalui Musrenbangda ini dapat menghasilkan berbagai gagasan untuk menjawab isu pembangunan yang sedang dihadapi.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanis Walilo mengatakan, tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan, dimana akan ada Kepala Daerah yang baru baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota.
Oleh karena itu program yang telah disusun dalam RKPD maupun hasil dari Musrenbang Otsus nantinya dapat diselaraskan dengan visi misi kebijakan Kepala Daerah yang baru.
"Kami berharap dengan kepemimpinan yang baru, apa yang telah kita susun hari ini tidak ada banyak perubahan. Gubernur maupun Bupati/Wali Kota yang baru bisa menyesuaikan dengan program yang telah kita susun hari ini," harapnya.**
