NABIRE, wartaplus.com - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi Gubernur, Bupati, dan Forkopimda se- Papua Tengah tahun 2024, berlangsung di Aula kantor Gubernur Papua Tengah, di Nabire, Senin (29/01/2024).

Rapat mengusung tema “Sinergitas Provinsi Papua Tengah dan seluruh stakeholder untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, program strategis daerah dan nasional dalam mewujudkan Papua Tengah sehat, cerdas dan Produktif”.

Kegiatan ini dibuka oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Dr Ribk Haluk dan dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Kasdam XVII/Cendrawasih  Brigrjen Hariyanto, Ketua KPUD Provinsi Papua Tengah Jennifer Darling Tabuni, Ketua Bawaslu Markus Madai, Forkopimda Papua Tengah dan 8 Bupati Se-Papua Tengah.

Pertama

Dalam paparannya, Pj Ribka Haluk mengatakan, pemilu kali ini adalah yang pertama diselenggarakan di Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Secara khusus bagi Provinsi Papua Tengah yang merupakan daerah otonomi baru (DOB), hal ini merupakan pesta demokrasi pertama yang dilaksanakan bersama-sama dengan Provinsi-provinsi di Indonesia,” katanya. 

Ribka Haluk menjelaskan rapat koordinasi tingkat daerah dilaksanakan untuk memastikan kesiapan segenap para penyelenggara yang terlibat dalam Pemilu Tahun 2024.

Ia pun berharap agar seluruh kepala daerah dapat memaparkan kesiapan daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilu termasuk dari sisi pengalokasian anggaran.

“Kami memiliki catatan seperti Kabupaten Intan Jaya dan Mimika belum melakukan evaluasi APBD. Lalu Dogiyai belum melakukan konsultasi ke Kemendagri," bebernya.

Kemudian Nabire dan Puncak Jaya telah dilakukan evaluasi dan sudah terbit SK Gubernur tentang hasil evaluasi sehingga dapat segera melakukan perbaikan atas hasil evaluasi.

"Sedangkan untuk Paniai, Puncak dan Deiyai kami berikan evaluasi karena sudah terbit Perda dan Perkada APBDnya,” bebernya lagi.

Kesiapan Logistik dan Pengamanan

Melalui rapat ini, Ribka Haluk juga ingin mendapatkan informasi kesiapan logistik Pemilu, kesiapan TPS dan kesiapan Bawaslu dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu.

Kemudian ia juga mengharapkan agar TNI-Polri memaparkan analisa ancaman, gangguan, gambatan dan tantangan serta menjelaskan standard operasi bantuan kemanan hingga regulasi netralitas TNI-Polri.

“Saya harapkan seluruh kepala daerah untuk dapat memaparkannya dengan baik, termasuk Dandim, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Sehingga apa, ketika terdapat hambatan dan masalah dalam tahapan Pemiluh, bisa segera kita atasi,” tegasnya.

Ribka Haluk juga menyampaikan diluar agenda kesiapan Pemilu, terdapat program proritas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten.

Dimana ia ingin setiap kepala daerah dapat menyampaikan bagaimana menangani stunting yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 14 persen.

Kemudian Ribka Haluk juga ingin agar penanganan kemiskinan ekstrim yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 0 persen, serta tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 7,5 persen.

”Penanganan tingkat pengangguran terbuka yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 5,7 persen hingga 5 persen. Kemudian penanganan inflasi daerah yang terukur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Terakhir, secara khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu (Pemda, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri) dapat menggambarkan secara utuh kendala – kendala di lapangan guna mensukseskan agenda-agenda diatas untuk didiskusikan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini,” tutupnya.(rilis)