JAYAPURA, wartaplus.com - Wakil Presiden RI, KH.Ma'ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memimpin Rapat Koordinasi bersama Kepala Daerah se-Tanah Papua, bertempat di Kantor Gubernur Dok II Kota Jayapura, Selasa (10/10).

Rapat membahas sejumlah isu penting terkait percepatan pembangunan di Papua diantaranya menyangkut peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Wakil Presiden dalam keterangan persnya usai rakor menjelaskan, salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan yaitu pengangkatan guru.

Upaya ini dilakukan menyusul masih banyaknya guru yang belum diangkat menjadi pegawai negeri, karena belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 

“Karena itu pemerintah melakukan afirmasi dalam pengangkatan guru bagi tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun pengangkatannya dengan syarat tertentu,” kata Wapres Amin.

Selain persoalan pendidikan, dalam Rakor juga dibahas terkait pembangunan pemerintahan yang efektif, khususnya di empat DOB (Daerah Otonomi Baru) yaitu. Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. 

“Rakor ini bertujuan mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana di 4 DOB di Papua. Termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah setempat," jelas Wapres.

Sebelum Rakor, Wapres juga menggelar pertemuan dengan pegiat kemanusiaan, HAM dan perdamaian serta pengusaha Papua. Melalui pertemuan ini, Wapres juga ingin menyerap berbagai saran masukan terkait masalah HAM serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Siap Laksanakan

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Paulus Waterpauw menegaskan siap melaksanakan program terpusat dari Presiden. Di antaranya pengentasan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim dan percepatan kesejahteraan masyarakat. 

“Wapres juga mengingatkan kita untuk tetap melakukan sinergitas terutama di 4 daerah otonom baru (DOB). Sebab infrastruktur yang belum lengkap menjadi kendala di daerah itu," ujar Waterpauw.

Dalam rakor, lanjut Waterpauw, para kepala daerah juga menyampaikan komitmen untuk menjaga situasi kondusif dalam menghadapi pemilu 2024.

 “Wapres juga mengingatkan kita untuk tetap melakukan sinergitas terutama di 4 daerah otonom baru (DOB). Sebab infrastruktur yang belum lengkap menjadi kendala di daerah tersebut,” kata dia. 

Waterpauw menyatakan asosiasi juga menyampaikan beberapa hal pada rakor tersebut. Di antaranya menyangkut tugas kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di Papua. 

“Peran asosiasi ini biarlah menjadi sebuah kelembagaan yang nantinya bisa mewakili aspirasi masing-masing daerah dalam satu paket. Dengan begitu dapat memperkuat suara Papua di tingkat Nasoinal,” jelasnya. 

Ditambahkan, dengan sinergitas yang baik antara asosiasi kepala daerah dan pemerintah pusat, diharapkan pembangunan di wilayahnya dapat berjalan baik. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua dapat tercapai.

“Wapres juga meminta Kementerian/Lembaga di Papua untuk medukung percepatan kebijakan pembangunan. Khususnya di empat DOB terutama dalam hal peningkatan infrastruktur,”pungkas Waterpauw.

Hadir dalam rakor, para Kepala Daerah dari 6 Provinsi di tanah Papua antara lain, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, Pj Papua Tengah, Ribka Haluk, Pj Papua Pegunungan Nicolas Kondomo, Pj Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj Papua Barat Paulus Waterpauw dan perwakilan Papua Barat Daya.

Turut hadir Pangkogabwilhan III Letjen TNI Agus Suhardi, perwakilan petinggi Polri. Sementara Wapres Amin dalam rakor didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamendagri John Wempi Wetipo.**