NABIRE, wartaplus.com – Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM melaunching “Gerak Cepat Atasi Stunting” di Provinsi Papua Tengah. Giat launching berlangsung di Kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, pada Jumat (06/10).
Dalam kegiatan ini dilakukan pemberian makanan tambahan bagi anak dibawah umur 2 tahun, ibu hamil dan anak balita bermasalah gizi, di Puskesman Wami.
Ribka Haluk mengatakan, gizi buruk adalah salah satu hal yang menjadi masalah global di Indonesia termasuk di Provinsi Papua Tengah.
Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun bayinya. Salah satu gangguan kesehatan yang berdampak pada bayi yaitu stunting atau tubuh pendek (tidak sesuai dengan umur ) akibat kurang gizi kronik.
Stunting dapat terjadi sebagai akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang terutama pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 hari).
"Salah satu cara mencegah stunting adalah pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Upaya ini sangat diperlukan, mengingat stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Akibat kekurangan gizi pada 1000 HPK bersifat permanen dan sulit diperbaiki,” kata Ribka.
Skala Nasional
Menurut ia, penanganan stunting saat ini sudah menjadi program skala nasional dan di Provinsi Papua Tengah telah mengeluarkan kebijakan dengan membuat Satgas Penanganan Stunting untuk percepatannya.
Melalui Satgas Penanganan Stunting, pihaknya kedepan akan melakukan intervensi berupa support dan dukungan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan kampung.
“Memang kita merupakan provinsi baru, namun PAD kita tinggi, sehingga melalui pendapatan yang tinggi, kita akan membantu daerah dalam menekan angka stunting," tegasnya.
Bantuan yang diberikan yaitu melalui pemberian bantuan langsung tunai, makanan tambahan dan fasilitas infrstruktur seperti mandi, cuci, kakus (MCK) di rumah-rumah warga.
"Nah kebijakan ini akan kita atur dalam undang-undang daerah, sehingga siapa pun kedepan pemimpinnya harus melanjutkan program tersebut, dengan tujuan 2045 Indonesia Emas bisa terwujud dan dirasakan anak-anak di Papua Tengah, maka dari itu saat ini kita harus memperbaiki dari sisi aspek manusianya,” katanya.**
