JAYAPURA, wartaplus.com - Enam belas hari sudah puluhan orang tua mahasiswa penerima Beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) bertahan di pelataran Kantor Gubernur Papua. Mereka mulai menduduki Kantor Gubernur sejak Kamis (15/06) lalu.
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beaswisa Otonomi Khusus Dalam Negeri dan Luar Negeri, John Reba, mengatakan bahwa pihaknya akan meninggalkan pelataran kantor gubernur jika permintaan mereka dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami akan meninggalkan kantor gubernur ini jika anak-anak kami menelpon bahwa uang atau biaya kuliah mereka sudah masuk ke rekening,” katanya.
Pihaknya meminta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua untuk menemui mereka (orang tua) untuk sama-sama mencari solusi bersama, sehingga anak-anak mereka tidak menjadi korban.
“Kami bertahan disini dan berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan oleh PLH Gubernur Papua. Kami juga berharap pihak BPSDM Papua bisa menemui kami dan kita duduk untuk selesaikan bersama. Mari kita luruskan data-data yang bermasalah itu, sehingga anak-anak kita yang ribuan ini bisa kembali berkuliah dengan baik,” pintanya.
Menurutnya, jika permasalahan ini tidak diselesaikan dalam waktu dekat, maka seluruh mahasiswa di luar negeri tidak bisa lagi melanjutkan aktivitas perkuliahannya karena tunggakan ke pihak campus.
“Kalau sampai awal Juli permasalahan ini tidak diselesaikan, maka anak-anak kita yang kuliah di luar negeri tidak akan memilki akses ke campus. Contoh di Amerika Serikat itu pekan pertama Juli adalah masa pembayaran untuk semester berikut, jadi kalau tidak ada pembayaran ke campus, maka mereka tidak akan bisa registrasi dan tidak terdaftar,” ujarnya.
“Jika mereka tidak terdaftar sebagai mahasiswa, maka visa mereka akan berubah sebagai pengunjung dan bukan pelajar. Dan kalau visanya sudah lewat maka mereka bisa menjadi illegal dan akan di deportase,” sambungnya.
Untuk diketahui, puluhan orang tua mahsiswa ini menduduki pelataran Kantor Gubernur Papua sejak 15 Juni lalu. Awalnya mereka menggelar aksi demo menuntut Pemerintah Provinsi Papua untuk bertanggung jawab atas pemberhentian beasiswa otsus bagi 3.171 mahasiswa yang berada di dalam negeri dan luar negeri.
Ribuan mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus ini terancam dikeluarkan dari campusnya karena menunggak biaya perkualiahan akibat pemberhentian dana dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua.
Dari 3.171 mahasiswa penerima beasiswa otsus, tujuh puluh persen berkuliah di dalam negeri, sementara dua puluh persen lainnya berkuliah di luar negeri. Seperti New Zeland, Autralia, Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan beberapa negara lainnya.**
