SENTANI, wartaplus.com - Sejumlah Tokoh dan Pemuda Adat Papua yang tergabung dalam Rakyat Papua Bersatu secara tegas menyatakan menolak pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar dan Pemimpin Besar Bangsa Papua.
Ini ditegaskan dalam keterangan persnya di Obhe Ondofolo Sereh Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (13/10) siang.
Ali Kabiay selaku ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri menegaskan, tidak mengenal istilah kepala suku besar bangsa Papua seperti yang disematkan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Dewan Adat Papua (DAP).
"Dari 6 kepala adat dan 4 kerukunan di wilayah pesisir tidak mengakui adanya kepala suku besar, karena tatana adat kita berbeda. Bahwa kepala suku besar itu ada pada marga masing masing," tegasnya.
Pun ia menilai terkait status Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan gratifikasi, seharusnya KPK dapat mempercepat proses hukumnya.
"Masyarakat butuh kehadiran negara, masyarakat butuh kepercayaan dari negara (pemerintah). Masyarakat papua harus bersatu terus memperjuangkan keadilan di tanah ini," tegasnya.
Ondofolo Sereh Sentani, Yanto Eluay, selaku tokoh adat di Kabupaten Jayapura menyayangkan tindakan DAP. Menurutnya, pengukuhan Lukas Enembe sebagai tindakan yang telah merusakn tatana adat masyarakat adat Papua.
"Itu mencederai harga diri masyarakat adat Papua," ujarnya menyayangkan.
Sebab, ungkap Yanto, proses pengukuhan atau pelantikan kepala suku harus memiliki kriteria dan melewati proses verifikasi.
"Karena seorang pemimpin adalah teladan bagi rakyatnya. Siapapun yang dikukuhkan sebagai pemimpin adat harus betul dipertimbangkan dari semua sisi," jelasnya.
"Lukas enembe saat ini tersangkut kasus hukum. Jadi sisi moralitas harus dipertimbangkan. Sebab pemimpin adalah panutan, teladan. Kalau hal ini tidak disikapi, berarti kita memilih atau menyetujui pemimpin dari sisi moral tidak pantas," jelasnya lagi.
Ketua P5 Papua ini juga mempertanyakan kepada DAP terkait pengukuhan tersebut.
"DAP tidak mempunyai kewenangan untuk mengukuhkan, menentukan kepala suku. Itu harus dari masyarakat adat di wilayah kampungnya sendiri," imbuhnya.
Permainan Pusat
Terkait proses hukum Lukas Enembe, Yanto Eluay mengatakan ada indikasi permainan dari pusat, mengingat Lukas Enembe adalah pemimpin tingkat daerah dari salah satu parpol besar di tanah air.
"Ini kan sebentar lagi ada pesta demokrasi (pemilu 2024), kemungkinan karena kepentingan politik, sehingga penegakan hukum dalam kasus ini tidak dilakukan," terangnya.
Herman Albert Yoku selaku Kepala Suku Besar dari wilayah Keerom menegaskan, Lukas Enembe kepala suku besar di wilayah adatnya dan bukan mewakili seluruh wilayah adat di Papua
"Beliau kepala suku besar di kampungnya, bukan kepala suku besar Papua. Berarti pengukuhan yang dilakukan DAP versi KLB Wamena itu keliru," tudingnya.
Herman Yoku juga meminta Presiden hadir untuk mengambil bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi di Papua.
Ketua Barisan Merah Putih, Max Abner Ohee menuding DAP telah melakukan penipuan publik.
"Itu kesalahan besar, saya selaku putra penjuang juga menolak pelantikan atau pengukuhan tersebut. Lukas Enembe bukan kepala suku besar yang membawahi kita semua," tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dalam kasus ini.
"Seluruh pemuda di tanah Papua berharap pemerintah pusat segera menurinkam kebijakan, bahwa pak gubernur harus diganti. Karena kita butuh pelayanan dari seorang pemimpin," tegasnya.
Pemuda Tabi, Paulinus Ohee mengatakan, proses penegakan harus dilakukan secara hukum formil bukan secara hukum adat seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Lukas Enembe bahwa proses hukum kliennya harus dilakukan secara hukum adat.
"Ini kuasa hukum harusnya memberikan pendidikan hukum yang baik di publik guna penegakan supremasi hukum," harapnya.
Hal senada juga disampaikan Tokoh Pemuda lainnya, Obed Worembay yang meminta kasus ini tidak dipolitisir.
"Kaka penasihat hukum harusnya memberikan pandangan yang baik. Kami sangat menghormati beliau sebagai gubernur, apalagi kondisi kesehatan terganggu. Namun kami berharap proses hukum tetap harus berjalan," harapnya
"Mari kita doakan bapa gubernur segera pulih, dan mari kita dukung penuh KPK dalam penegakan hukum," ajak pria yang juga Sekertaris GAMKI Papua ini
Michael Sineri selaku perwakilan pemuda adat Waropen kembali menegaskan bahwa tidak semua rakyat Papua mendukung pengukuhan Gubernur tersebut.
"Papua ada 7 wilayah adat, terbagi dalam 250 suku. Dan tidak orang lain yang bisa datang pimpin kami," tegasnya.**
