JAYAPURA, wartaplus.com - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku kondisi Papua saat ini sedang coba dirusak harmoninya oleh sekelompok orang yang memiliki motif politik tertentu, untuk meruntuhkan hubungan baik yang terjalin selama ini antara dirinya dengan masyarakat.
Pernyataan ini bukanlah tanpa sebab, mengingat dalam kurun waktu 1 bulan terakhir telah banyak sekali berita bohong (hoax), misinformasi, dan disinformasi yang diberitakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dirinya.
Salah satu informasi hoax yang terakhir disebarluaskan yakni terkait undangan jumpa pers dan keterangan resmi "Deklarasi Independent Papua Movement" yang akan dihadiri Gubernur Papua, Lukas Enembe di terminal kedatangan bandara Soetta Jakarta, Sabtu, 19 Februari kemarin.
Merujuk pada kondisi itulah, Gubernur Lukas dalam siaran persnya yang disampaikan melalui Juru Bicaranya, M Rifai Darus, Selasa (22/02/2022) meminta kepada seluruh jajaran Kepala Dinas dan Biro di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua untuk senantiasa hadir di ruang publik baik fisik maupun virtual, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik guna menyampaikan informasi aktual yang berkenaan dengan ruang lingkup tupoksi masing-masing.
"Kita ketahui bahwa dalam kurun waktu 1 bulan terakhir telah banyak sekali berita bohong (hoax), misinformasi, dan disinformasi yang diberitakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Gubernur meminta kepada seluruh insan Pemprov Papua untuk tidak berdiam diri dan berpangku tangan, sebaliknya Gubernur menginstruksikan agar teman-teman di Lingkungan Pemprov Papua secara aktif menyampaikan dengan lugas, jelas dan terukur tentang hasil pembangunan yang sudah dilakukan," ujar Rifai Darus.
Lanjut Rifai, sejumlah pihak yang memiliki motif politik jangka pendek tersebut mencoba untuk mengendalikan informasi secara masif menyebarkan berita hoax tentang Gubernur dan pemerintahannya.
"Untuk itu Gubernur berpesan agar hasil-hasil baik pembangunan selama ini dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan agar setiap orang yang ada di tanah air mengetahui bahwa pembangunan di Papua semata-mata bukan untuk Bumi Cenderawasih saja tapi juga untuk meninggikan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.
Informasi adalah mata uang demokrasi, untuk itu, lanjut Rifai, kita harus mempertahankan kejernihan dan kebersihan informasi dari jemari kotor para pelaku penyebar hoax tentang Tanah Papua. Gubernur percaya bahwa nalar publik Papua tidak dapat dibodohi begitu saja oleh informasi-informasi hoax murahan yang beredar.
"Gubernur Papua juga menegaskan bahwa upaya mempromosikan pembangunan Papua bukanlah sekedar tameng pelindung melainkan ini adalah ajakan Gubernur kepada setiap orang untuk melakukan rekonsolidasi demokrasi yang kini coba dirongrong oleh orang-orang dengan nafsu buta yang membuat kualitas demokrasi itu merosot dan terjun bebas," terangnya.
Di akhir siaran persnya, Rifai menuturkan hoax memang berangkat dari ongkos murah yang dimanfaatkan oleh mereka yang cidera akal sehatnya. Namun kemampuan hoax harus diakui berakselerasi begitu cepat menebar racun kebencian dan dapat menghancurkan martabat seseorang.
"Untuk itu mari kita bersama bergerak untuk menebalkan benteng pertahanan dengan intelektualitas kita agar hoax tidak mudah menyusup masuk ke lingkungan kita," pungkas Rifai.**
