JAYAPURA,wartaplus.com - Deputi Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Komjen Paulus Waterpauw bersama Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto memimpin rapat koordinasi (rakor) terbatas bersama pemangku kepentingan di Kantor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/10/2021)

Dalam rapat tersebut, Paulus mengaku telah melihat langsung kondisi Pasar Skouw bersama Kementerian Koperasi yang sangat memprihatinkan dan tak bisa ditingalkan. Deputi Pengelolaan Perbatasan ‘belanja’ masalah-masalah yang terkait denga sinergitas kementrian lembaga dan Provinsi Papua dan Kota Jayapura.

Ia berharap ada kepedulian semua pihak yang berkaitan dengan tupoksi dalam pengelolaan potensi di perbatasan, terutama pemeliharaan Pasar Skouw yang butuh perhatian guna meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

"Hal- hal seperti ini jangan berharap ada anggaran dari negara, tetapi harus ada kepedulian dari kita, prinsip saya begitu. Bapak ibu jangan tersingung, karena itu sudah sifat kita. Bagaimana mengembangkan potensi pasar ini, kita manfaatkan potensi yang ada," pintanya. Paulus yang mengaku baru belajar untuk penataan potensi di perbatasan juga akan melakukan apapun untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

"Saya juga baru belajar, tetapi saya bilang kita kerja saja apa yang bisa kita kerjakan. Maunya pimpinan seperti itu, harus aksi, kerja jangan rapat koordinasi saja," lanjutnya.

Mantan kapolda empat kali itu meminta kepada pemangku kepentingan yang hadir agar lebih memahami soal Inpres nomor 1 tahun 2021 yang diterbitkan untuk percepatan pengembangan di kawasan perbatasan, salah satunya di Skouw, Papua.

"Inpres ini sudah ada dan jelas, hanya saja tidak ada yang mengarahkan. Saya ada di sini untuk mengerahkan itu. Saya akan keras di sini, karena itu amanah presiden kepada saya. Untuk apa ada orang Papua di situ (BNPP), kalau tidak bisa kerja. Bintang tiga jadi deputi kalau tidak bisa kerja," Kata Paulus dengan nada keras.

Teras Indonesia

Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Suzana Wanggai mengapresiasi respon cepat pemerintah pusat dalam hal ini Deputi Potensi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Komjen Paulus Waterpauw yang datang bersama Kementerian Koperasi untuk mengawal Inpres nomor 1 /2021 secara global, khususnya di perbatasan Papua.

“Mari ciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan dan bagaimana menjadikan perbatasan sebagai pintu depan negara, wajah Indonesia di depan,”ujarnya, usai rapat bersama di PLBN Skouw Kota Jayapura bersama instansi terkait.

Menurut Susi, PLBN Skouw sudah ada dan tinggal bagaimana semua pihak peduli untuk membenahi dan sinergitas bersama, agar tercipta perputaran ekonomi di perbatasan. “Kami apresiasi kegiatan hari ini, Deputi II, Bapak Paulus yang langsung menggandeng Kementerian Koperasi dan instansi terkait duduk bersama mengawal Inpres 1/2021,” jelasnya.

Menurut Susi masih banyak yang hal yang harus dibenahi di perbatasan, misalnya hingga pelosok kabupaten dan distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan.

“Ini baru di Kota Jayapura, baru Skouw belum keseluruhan di distrik perbatasan. Walau begitu apresiasi yang tinggi kami ucapakan kepada pemerintah pusat yang benar -benar menjalankan amanat agar perbatasan sebagai beranda negara,” katanya.

Naik Kelas

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto yakin dengan sinergitas bersama potensi di perbatasan akan menggeliat.

Ia menyebutkan masalah perbatasan bukan hanya tugas satu kementerian dan stake holder, tapi kepedulian pemerintah kota dan provinsi.

"Saya melihat pengunjung di Pasar Skouw ini tetap ada dan banyak. Padahal ini pandemi Covid-19. Jika potensi perbatasan tak digali, misalnya potensi produk di Jayapura, melakukan edukasi kepada UKM, dibina, ada bimibingan, maka potensi dapat dikembangkan," katanya.

Luhur juga yakin dengan rapat bersama hari ini ada kemauan keras pemerintah pusat, kota dan provinsi di Papua peduli untuk ekonomi kecil dan perekonomian warga di perbatasan naik kelas.

Sementara itu, Sekda Kota Jayapura Frans Pekey menjelaskan pengelolaan perbatasan tak lepas dari komunikasi dan koordinasi dengan provinsi Papua. Sehingga Pemkot Jayapura pada prinsipnya siap untuk berkoordinasi, berkomunikasi, baik itu menyangkut pengelolaan pasar, ataupun juga dengan penempatan para pedagang atau PKL yang adalah warga Kota Jayapura.

"Kalau itu diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola, dalam hal aspek tertentu, kami siap. Itu aspek dalam mengelola pasar perbatasan," jelasnya.

Termasuk pengelolaan revitalisasi pasar di Skouw yang perlu pembenahan dan masih dibicarakan dengan internal Pemkot Jayapura dan kementerian. "Kami sangat berterima kasih dengan percepatan Inpres 1/2021 dan Pak Deputi serta Pal Luhur dari Kementerian Koperasi telah langsung merespon Inpres ini dengan cepat, khususnya untuk pengembagan di Skouw," katanya.

Status Pasar Skouw

Sedangkan Kadis Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM, Tenaga Kerja Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay menjelakan status Pasar Skouw yang menjadi salah satu peningkatan percepatan perekonomian di perbatasan Skouw akan dianggarkan pada APBD 2022.

"Pasar ini (Skouw) masih penyerahan sementara, baru MoU anatar pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua. Harusnya ada dokumen hibah dan hal itu belum dilakukan. Kami harapkan ada dokumen hibah terkait pasar Skouw dari BNPP dan Pemprov Papua," katanya.

Laduani menjelaskan akibat penyerahan yang belum tuntas, sehingga saat Pemerintah Papua akan mengeluarkan dana, harus ada dasar hukum yang jelas. "Jika dasar hukum tak jelas, pasti akan ada masalah, terutama saat pemeriksaan BPK. Jadi, ke depan kami akan tuntaskan masalah hibah yang belum pasti ini untuk status Pasar Skouw," jelasnya.

Hadir rapat bersama Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto, Sekda Kota Jayapura Dr Frans Pekey M.Si, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Suzan Wanggai, Kadis Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura Matius.*