JAYAPURA,– Menyikapi aksi demo ribuan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang yang menyebabkan kota Oksibil lumpuh total sejak hari Kamis (10/5), Bupati Pegunungan Bintang, Constan Otemka angkat bicara. Kepada Wartaplus.com, bupati menyampaikan bahwa demo yang dilakukan adalah tindakan politis dari lawan politik yang kalah dalam pilkada lalu.

“Aksi yang dilakukan menurut saya bukan murni aspirasi masyarakat, tapi ada oknum-oknum yang masih sakit hati memanfaatkan masyarakat untuk melakukan aksi demo,” katanya kepada Wartaplus.com saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Sabtu (12/5) sore.

Menurutnya, tuntutan masyarakat bahwa dirinya adalah pemimpin otoriter dan melakukan pergantian sejumlah pejabat eselon II, III dan IV tidaklah tepat, karena apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan.

“Apa yang saya lakukan adalah menjalankan aturan, karena pemerintahan ini tidak bisa jalan tanpa aturan. Tetapi sikap tegas untuk menegakan aturan dianggap sebagai sikap otoriter. Saya contohkan ada sejumlah ASN yang sudah diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas, tetapi ia lalai dengan hal itu, dan malah tidak masuk kantor 6 bulan, ya wajib saya tegakan aturan,” jelasnya.

“ASN adalah pelayan publik, ASN dapat gaji, dapat insentif dan uang lauk pauk untuk melayani masyarakat sepenuh waktu. Tapi kalau ASN yang bersangkutan diberikan tugas namun lalai dalam menjalankan tugas apalagi sampai 6 bulan tidak kerja, maka saya sebagai pimpinan tidak bisa membiarkan ini terjadi, karena bisa mengganggu roda pemerintahan, jadi saya mengambil keputusan untuk diganti,” sambungnya.

Constan menjelaskan, dalam pemerintahannya, ia sudah mempercayakan sejumlah jabatan penting kepada putra asli Pegunungan Bintang, tetapi malah tidak dimanfaatkan dengan baik untuk bekerja.

“Saya sudah berikan kesempatan kepada mereka, tapi tidak memenfaatkan itu untuk bekerja dengan baik karena mereka ini sudah terlibat politik jadi karena merasa berhutang budi pada kandidat lain, maka tidak bekerja dengan baik. Ini akibat ASN ikut bermain politik, jadinya begini. Ujung-ujung menyalahkan orang lain,” ujarnya.

Hanya Gertakan

Terkait ancaman massa pendemo untuk memboikot pemilihan gubernur, legislatif dan pilpres, bupati menyampaikan bahwa hal tersebut hanya gertakan yang dikeluarkan.

“Saya pikir ancaman memboikot itu hanya gertakan, karena dengan begitu mereka berhadapan dengan negara, inikan program nasional. Sejauh ini negera belum bersikap tegas, sehingga mereka berani melakukan itu. Disini saya lihat masyarakat hanya ikut-ikutan, jadi kalau negara mengambil sikap tegas, maka pasti ancaman itu tidak terjadi. Apalagi ancaman itukan hanya di dalam kota Oksibil, tetapi diluar itukan ada 33 distrik siap mensukseskan Pilgub, Pileg dan Pilpres,” bebernya.

Sementara terkait ancaman untuk pindah ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG) bupati menyampaikan tuntutan tersebut tidak masuk akal.

“Mana mungkin PNG memberikan kehidupan yang layak, itu omong kosong. Kita di Indonesia ini hidup lebih baik dari mereka, uang sudah turun ke kampung dan pembangunan sudah dilakukan di kampung, akibatnya menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat di sebelah (PNG), mana mungkin pindah ke sebelah, itu omong kosong,” tegasnya.

Bupati Minta Aparat Bersikap Tegas 

Bupati juga mengakui bahwa saat ini Ibukota Oksibil dikuasai oleh massa pendemo dan mengakibatkan kota Oksibil lumpuh total sehingga tidak ada aktivitas pemerintahan.

“Sekarang kota Oksibil dikuasai oleh massa pendemo. Dalam 1 minggu ini kami tidak bisa beraktivitas diatas (Oksibil), dan saya sangat prihatin dengan hal ini, karena seluruh OPD tidak bisa tenang bekerja, pekerjaan administrasi inikan harus berjalan terus, tapi karena kota Oksibil dilumpuhkan maka mereka (OPD) tidak bisa melakukan tugas dengan tenang,”

Untuk itu, bupati Constan meminta kepada aparat kepolisian untuk mengmbil tindakan tegas, karena akibat dari aksi masyarakat tersebut, aktivitas di kota Oksibil lumpuh total.

“Saya minta kepada aparat untuk mengambil tindakan tegas, karena ini sudah satu bulan terakhir terjadi. Harus ada ketegasan dari aparat untuk mengendalikan ataupun membubarkan massa pendemo, jangan dibiarkan terus,” harapnya.

Enggan Menemui Pendemo

Sementara disinggung soal rencana bupati untuk menemui masa pendemo, Bupati Constan menyampaikan bahwa dirinya enggan menemui para pendemo karena mereka (Para pendemo) meminta dirinya mengundurkan diri dari jabatan bupati.

“Inti permintaan massa pendemo inikan saya harus mundur. Terus kalau bertemu dengan mereka apa yang harus dibicarakan atau dinegosiasi. Inikan kelompok pengacau, yang mengacaukan pemerintahan yang sah. Jadi aparat harus bertindak tegas untuk melindungi pemerintahan,” ujarnya.

Tapi kata Constan, jika pertemuan yang dilakukan mengenai maslah pembangunan daerah atau kebijakan pemerintah yang diterapkan, maka dirinya siap bertemu dengan massa pendemo.

“Kalau soal pembangunan daerah, atau kebijakan yang mempengaruhi pembangunan daerah, maka saya akan siap bertemu dengan mereka. Saya terbuka untuk berdialog soal pembangunan daerah,” ungkapnya.

“Saya juga ingin tegaskan bahwa saya ini diangkat sebagai bupati melalui aturan, begitupun saya turun harus sesuai aturan. Jika saya dituduh korupsi, maka silahkan buktikan dan proses hukum, bukan caranya seperi ini, melakukan demo dan meminta saya turun, ini tidak benar,” sesalnya.

Ia juga meminta kepada masyarakat pendukungnya untuk tidak terpancing atau erprovokasi dengan tindakan kelompok massa yang sementara melakukan demo ini. Karena apa yang dilakukan ini tidak benar.

“Sejak awal saya sudah sampaikan kepada seluruh masyarakat pendukung saya untuk tidak terpengaruh, tetaplah bekerja dan serahkan kepada aparat menyelesaikan masalah ini,” tutupnya. *