JAYAPURA,– Ribuan Masyarakat dari 277 kampung se-Kabupaten Pegunungan Bintang kembali melakukan aksi demo menuntut Bupati Costan Oktemka segera mengundurkan diri karena dinilai tidak merakyat, korupsi dan otoriter. Selain itu, penyerapan APBD tahun 2016 dan 2017 tidak berdampak positif pada rakyat.
“Alasan masyarakat demo hari ini karena sistim kepemimpinan yang otoriter, arogan dan tidak merangkul semua orang yang berjuang menghadirkan kabupaten ini. Selain itu, melakukan penggabungan Badan dan Dinas tidak sesuai dengan nomenklatur birokrasi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah,” kata salah satu tokoh intelektual Pegunungan Bintang, Gerald Bidana, melalui pesan elektronik yang diterima wartaplus.com, Jumat malam.
Gerald mencontohkan, adanya penggabungan Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga disatukan dan justru menambahkan Dinas Energi dan Pertambangan yang seharusnya dengan aturan baru di tingkat kabupaten dan kota ditiadakan dan hanya ada di tingkat provinsi.
“Selain itu dilakukan pergantian dan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV, dalam hitungan 3 bulan dan selalu dilakukan pelantikan di malam hari, serta memutuskan bantuan studi bagi mahasiswa sebagaimana kepemimpinan sebelumnya. Serta masyarakat juga tidak melihat ada progress pembangunan,” ujarnya.
Lanjut Gerald Bidana, inti dari keseluruhan aksi yang dilakukan yakni meminta agar Bupati Pegunungan Bintang harus diganti dengan orang baru.
“Kami minta Presiden melalui Mendagri segera mengganti bupati, jika tidak, maka masyarakat akan memboikot pemilu gubernur, DPRD dan Pilpres,” bebernya.
“Jika permintaan ini tidak diindahkan maka pilihan terakhir adalah masyarakat akan mengembalikan bendera merah putih dan memilih bergabung dengan Papua New Guinea (PNG),” tegasnya.
Lanjut Gerald, akibat aksi demo tersebut, semua kantor pemerintah dan swasta tutup, karena dikuasai oleh masyarakat. “Semua ASN yang bertugas di Pegunungan Bintang dilarang keluar dari Oksibil sampai ada jawaban dari pemerintah pusat,” tegasnya. *
