JAYAPURA, wartaplus.com - Dalam dua tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua meningkat signifikan. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD di 30 entitas. 

Anggota IV BPK RI, Isma Yatun menyebut, dari 30 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua, 11 di antaranya berhasil meraih opini WTP atas LKPD tahun 2018. Sementara di 2021 meningkat menjadi 18 entitas. 

“WTP yang diraih bukan hadiah dari BPK, tetapi itu hasil kerja keras dari Pemerintah Daerah dan jajarannya dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” kata Isma usai kegiatan Sertijab Kepala Perwakilan BPK Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura, Rabu (16/6). 

Ia pun mengajak Kepala Daerah bersama Legislatif agar bersama sama mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui perbaikan sistem pengendalian intern.

“Pertanggungjawaban itu lebih baik lagi apabila disertai peningkatan kualitas pengelolaan keuanga  daerah yang diwujudkan dalam program, kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. 

Isma berharap, kerja keras 18 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meraih opini WTP ini bisa menular ke daerah lain yang belum mendapatkan opini WTP.

“Saya juga berharap hasil dari pemeriksaan berupa rekomendasi itu bisa menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program terhadap pelayanan masyarakat,” harapnya

Lanjut, Isma mendorong daerah yang belum mendapatkan opini WTP agar lebih bekerja keras lagi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sesuai standar akutansi pemerintah, kepatuhan dan sistem internal baik.

“Saya percaya Papua pasti bisa dan saya berharap dengan adanya pemimpin daerah yang sekarang ini siap untuk bekerja demi majunya Papua dengan meningkatnya opini dari BPK,” pungkasnya. **