JAYAPURA, wartaplus.com - DPR Papua melalui Komisi III Bidang Anggaran mendorong pemerintah provinsi Papua agar menseriusi pengelolaan aset daerah yang bisa mendatangkan PAD (pendapatan asli daerah).
Ketua Komisi III Bidang Anggaran DPR Papua, Benyamin Arisoy mengatakan, selama ini aset pemerintah daerah belum dikelola secara baik untuk mendatangkan PAD.
Pun sampai hari ini ketergantungan pemerintah provinsi terhadap fiskal dari pemerintah pusat masing sangat tinggi.
"Sumbangan PAD dari total APBD Provinsi hanya 12 persen, berarti 88 persen adalah dana transfer. Nah inilah bagaimana kita mendorong supaya PAD meningkat. Salah satunya melalui pengelolaan aset daerah secara baik," kata Benyamin kepada wartawan di sela sela rapat bersama mitra kerja yang juga dihadiri langsung oleh Sekda Papua, Dance Yulian Flassy di Jayapura, Kamis (18/03).
Benyamin menuturkan, sejumlah aset yang menjadi milik pemerintah daerah, sayangnya tidak dikelola secara optimal.
"Itulah (dalam pertemuan) kami laporkan, kami minta dukungan Sekda supaya bisa mendorong OPD (organisasi perangkat daerah) terkait itu," tuturnya
Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua menegaskan, pada prinsipnya dewan (legislatif) memberi dukungan secara serius melakukan pengelolaan, menginventarisasi aset yang dapat mendatangkan uang
"Misalnya sejumlah hotel milik pemda yang belum dikelola baik, itu kalau dikerjasamakan dengan investor ini kan jadi luar biasa," ujar Benyamin
Ia mencontohkan Mall Jayapura yang dikelola investor, padahal tanah milik pemerintah kabupaten Jayapura.
"Di pemerintahan provinsi ini kan banyak orang hebat yang bisa melakukan pengelolaan terhadap aset kita yang ada," imbuhnya
Contoh lain, seperti sarana prasaran tanah yang terbengkalai. Sejatinya harus dikelola oleh pemerintah dengan pola pola manajemen yang lebih baik sehingga bisa mendatangkan PAD
Di kesempatan itu, Benyamin menyoroti tanah kawan pasar Youtefa yang merupakan aset pemerintah provinsi. Namun sayangnya, saat ini banyak bangunan berdiri diatasnya tanpa memiliki sertifikat
"Nah ini yang kita juga minta dukungan pak Sekda, supaya di dorong sehingga lakukan pengelolaan dengan baik. Kalau ini dilakukan, maka orang yang tinggal disitu bisa menyewa ke pemerintah daerah," bebernya
Sementara itu, Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy menyatakan kegiatan rapat ini merupakan bagian tugas DPR bidang anggaran. Sehingga ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan pemerintah sebagai mitra kerja
"Kami berterima kasih karena Sekda sudah mau hadir dalam rapat ini," ucapnya
Selain membahas terkait aset, juga dibahas persoalan evaluasi dana otsus dan juga soal anggara PON
Sekda Papua, Dance Yulian Flassy menyambut baik kegiatan rapat bersama Komisi III DPR Papua
"Jadi ke depan harus bersinergi. Sebab ini (program) bisa jalan kalau kita bangun komunikasi, sehingga semuanya bisa dilancarkan," singkatnya.**
