JAYAPURA,wartaplus.com – Pemilihan umum kepala daerah adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. pemilihan umum kepala daerah guna memilih Bupati dan Wakil Bupati adalah satu rangkaian yang tak terpisahkan dalam sistem demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilukada adalah implementasi langsung konsep kedaulatan tertinggi di tangan rakyat yang abstrak diwujud nyatakan sebagai kehendak rakyat. nantinya figur-figur pilihan rakyat hasil pemilukada adalah orang - orang terpilih, tidak saja sebagai simbol daerah tetapi juga merupakan icon demokrasi yang mewakili kehendak dan suara rakyat yang pada gilirannya akan kembali terjun langsung selama lima tahun melayani kepentingan rakyat untuk mencapai kesejahteraan, “ujar Wakapola Papua Brigjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.IK saat apel kebangsaan secara virtual dengan tema “Torang Merah Putih di Aula Rupatama Polda Papua, Selasa (8/12/2020) siang.
Kata dia, tentu saja sebagai sebuah sistem demokrasi modern pemilukada harus dilaksanakan dengan standar dan tata cara seleksi yang baik guna mencari pemimpin harapan rakyat dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon-calon pemimpin daerah yang potensial.
Dengan seleksi dan kompetetisi secara jujur, terbuka, elegan dan bertanggung jawab niscaya, pemilukada yang notabene menguras banyak biaya, tenaga dan pikiran rakyat akan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua.
“Pemilukada yang berhasil adalah pemilukada yang tidak saja melahirnya suksesi kepemimpinan daerah, tetapi juga melahirkan pemimpin baru yang mampu mengantarkan masyarakat Papua kedepan pintu gerbang menuju perubahan hidup yang lebih mandiri dan lebih sejahtera dalam suasana yang makin damai,”ujarnya.
Pemilukada hendaknya dijadikan sarana dalam membidani lahirnya pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mendengar kemauan rakyat, menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian merumuskannya kedalam kebijakan dan startegi pemerintah daerah yang tepat dalam melayani masyarakat.
Diungkapkan, pemilukada dengan model “serentak” adalah pemilukada yang baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia sejak digelarnya pesta demokrasi melalui pemilihan langsung. “Untuk tahun 2020 Provinsi Papua akan menyelenggarakan pemilukada secara serentak di 11 Daerah Kabupaten yaitu Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Keerom,”ujarnya.
Dirinya mengajak seluruh elemen pelaksana pemilukada, pengawas pemilukada maupun kontestan yang akan terlibat dalam agenda demokrasi di 11 daerah kabupaten ini, benar-benar mempunyai tekad yang sama yakni apapun dinamika yang nantinya timbul dalam kontestasi ini, berkomitment akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan dan ketertiban demi suksesnya pemilukada ini.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kajati Papua Nikolaus Kondomo, SH. MH, Kalanti yang di wakili Musa Isir, Staf Ahli Panglima Bidang Ideologi Politik Klonel Infantri Jainur Bahar, serta Forkopimda dan Tokoh Agama..
Kajati Papua Nikolaus Kondomo, SH. MH dalam mengatakan para peserta yang mengikuti kegiatan ini supaya cepat mengsosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat paham bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta negara namum demikian ada aturannya yang harus di taati. Diharapkan secepat mungkin apa bila ada masalah yang terjadi kepada masyarakat yang berkaitan dengan Pilkada ini segera mengambil tindakan.
“KPU dan Bawaslu agar selalu berkordinasi agar tidak lengah atau lalai. Berkordianasi bukan hanya di kantor namun bisa dimana saja sehingga jika ada pelanggaran-pelanggaran bisa segera ditangani. Jika terjadi masalah di daerah yang tidak bisa di ambil keputusan segera berkordinasi ke Jayapura sehingga kita bisa mengambil kebijakan secepatnya untuk memanalasir perbuatan-perbuatan yang bertengtangan dengan Undang-undang,”ujarnya.
Perwakilan Kalanti Musa Isir dalam kesempanta menyampaikan bahwa kita berharap sudah beberapa waktu yang lalu kampenye serta mengsosialisasikan diri ini saatnya memasuki minggu tenang, siap untuk bisa menerima apapun hasilnya sehingga pemimpin yang nanti dihasilkan adalah pemimpin yang benar-benar di kehendaki oleh rakyat, Visi dan Misi yang telah di sampaikan melalui DPR dan KPU itubakan di wujudkan pada program berikutnya setelah dilantik.
Mekanisme dan prosedur terutama menekangkan agar memperhatikan Procol Kesehatan dan setiap TPS KPU telah menyediakan APD untuk penyelenggara baik KPU, Panitia maupun pemilih, semua ini agar kita memperhatikan dan kita dukung.
"Kami berharap kepada TNI-Polri mampu memberikan pengamanan ketat, karena apapun hasilnya nanti sesuai dengan kondisi objektif yang selama ini kita ikuti yang kalah tidak selalu mengucapkan selamat kepada yang menang namun ada saja ketidakpuasan muncul protes sana sini pada saat rekapitualsi. Kami ucapkan selamat bertugas kepada penyelenggara, KPU, Bawaslu, Panitia serta kepada TNI-Polri semoga tuhan selalu bersama kita dan Rakyat selalu memberi dukungan, kita boleh beda pendapat tetapi harus tetap satu tujuan serta selalu taat pada peraturan yang ada,"tukasnya.
Staf Ahli Panglima Bidang Ideologi Politik Kolonel Inf Jainur Bahar dalam kesempatanya mengatakan bahwa pada pelaksanaan Pemilukada nanti tidak ada alasan buat tidak aman, kami TNI-Polri siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pemilu ini agar bisa berjalan lancar, ini menjadi tekad kami apapun akan kita pertaruhkan untuk harga diri bangsa kita ini.*
