JAYAPURA,wartaplus.com – Dewan Adat Papua bersama para tokoh dari Kabupaten Intan Jaya mendatangi Komnas HAM Perwakilan Papua prihal kasus penembakan yang menewaskan seorang pendeta di Intan Jaya beberapa waktu lalu.

Kedatangan tersebut meminta agar Komnas HAM mengusut tuntas kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh Oknum TNI di  Kampung Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Pada Sabtu 19 September 2020 lalu.

Sekertaris II Dewan Adat Papua, Jhon Gobay ketika di wawancarai menyebutkan dari informasi yang diperolehnya, pelaku penebakan diduga berasal dari Oknum TNI. “Informasi ada dua, TNI bilang OPM, sedangkan yang kami terima pelakunya adalah anggota TNI,” cetusnya, Senin (12/9) Bahkan dia dengan tegas agar Presiden dan Panglima TNI untuk menarik pasukan yang ada di Kabupaten Intan Jaya.

“Sejak dulu, masyarakat telah meminta agar seluruh pasukan di tarik, karena meresahkan. Dalam kasus ini harus ada perhatian khusus yang mana harus ada tim. Bahkan kami meinta agar presiden menarik anggota Kobagwilhan III yang ada di Intan Jaya, Nduga, Paniai dan di Timika, lebih baik semua ada kendali dibawah pengawasan Kodam Cenderawasih untuk bisa di monitor,” cetusnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandey menerangkan pihaknya telah menerima laporan dari Dewan Adat Papua (DAP).

“Kami sudah terima laporan, bahkan komnas telah berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda. Bahkan Kapolda dan Pangdam akan ke Intan Jaya untuk mengecek situasi di sana,”bebernya.

Ia pun menjelaskan ada dua hal penting yang harus  dikerjakan yakni siapa actor yang ada di balik kasus penembakan di Intan Jaya, dan yang kedua apabila ada KKB di situ maka negara harus hadir untuk penindakan.

“Koordinasi ini penting disana, apalagi di sana ada beberapa satuan. Maka kami akan berkoordinasi dengan Kobagwilhan III untuk kasus ini karena informasi yang kami terima diduga ada keterlibatan Satgas Pangkobagwi III,” tegasnya.*