JAYAPURA,wartaplus.com - Ditahun 2020 ada beberapa agenda penting yang akan kita hadapi yang pertama Pilkada untuk 11 Kabupaten di Provinsi Papua pada bulan Desember mendatang, namun untuk Kabupaten dan Kota Jayapura tidak melaksanakan Pilkada akan tetapi permasalahan yang terjadi disana akan bias ke Kota Jayapura sebagai Ibukota Provinsi dan mempengaruhi situasi di Provinsi Papua. Ini terungkap dalam tatap muka Kabid Humas Polda Papua bersama Perwakilan Komunitas/Netizen se- Kota/Kabupaten Jayapura dengan thema "Mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dan Pekan Olahraga Nasional Papua tahun 2021 di Provinsi Papua, Rabu (5/9) di Lantai II Cafe Black Of Box (BOB).
“Kita juga akan menghadapi PON XX tahun 2021, dengan wabahnya Covid- 19 di tanah air sehingga pelaksanaan PON yang harusnya diselenggarakan tahun 2020 di undur menjadi 1 tahun, maka perlu adanya persiapan. Kami dari polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif sehingga kami mengundang bapak dan ibu para netizen yang aktif dalam media sosial bersama sama mendukung pelaksanaan Pilkada dan PON, “ujar Kabid Humas Polda Papua Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubid PID Bid Humas Polda Papua Kompol Rudolof, SH. MH, Kasubid Multimedia Bid Humas Polda Papua Kompol Anton Ampang, Pesonel Bid Humas Polda Papua
Dikatakan, kami memerlukan saran dari bapak dan ibu agar langkah yang kami ambil baik untuk kedepan dan manajemen ini harus kita bangun agar suasana Papua aman dan damai. Karena aman dan damai bukan saja milik atau tanggungjawab kepolisian tapi semua elemen masyarakat.
Perwakilan Komunitas/Netizen Ketua Umum Forum Komunitas Jayapura Fredy Dalam kesempatannya menyampaikan terima kasih kepada Polda Papua karena telah diundang dalam mengikuti kegiatan ini, pada sore hari ini ada 2 agenda yang diangkat yaitu Pilkada serentak dan PON 2021.
“Membahas terkait Pilkada bukan berarti berbau politik namun kita akan membahas mengenai keamanan kedepan seperti apa dan PON sendiri sangat penting untuk pemuda Papua karena ini adalah ajang menunjukan bakat yang dimiliki pemuda - pemuda Papua,”tandasnya.
Sementar itu salah satu peserta mengatakan, di Papua perlu ada himbauan terkait penggunaan mahkota Cendrawasih, karena penggunaan mahkota tidak dapat atau dikenakan pada orang lain selain kepala suku. Sehingga perlunya sosialisasi dan pembatasan penggunaan mahkota Cenderawasih untuk melestarikan hewan yang dilindungi. Ada juga peserta yang berharap pada momen nasional nantinya, ada wadah untuk UKM supaya bisa berjualan pada momentum tersebut.
Sekretaris IKKJ mengatakan Rebeka menyampaikan, selama ini kami telah bekerja sama dengan Polda dan Polres dalam penyebaran informasi. Kami sendiri memberikan informasi selalu memfilter apakah layak untuk dikonsumsi masyarakat Papua dan saya mengajak teman - teman agar bisa seperti itu.
“Melihat dari sisi kamtibmas bahwa tingkat kejahatan mulai menurun karena kinerja Kepolisian, penertiban waktu terkadang memberikan plus dan minus yang diperuntukan demi keamanan masyarakat ditengah pandemi Covid 19,”ujarnya.
Sementara itu dari Komunitas pemerhati Disabilitas berhadap melalui media apa saja ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap para penyandang Disabilitas di Papua seperti menjelang Pilkada nantinya, karena contoh tahun lalu dengan kurangnya sosialisasi terkait pilkada sehingga kami sulit untuk melakukan dalam hal pencoblosan. Kedepan informasi yang di update dimuat juga untuk penyandang disabilitas.*
