Kapolda Papua bersama Forkopimda Antar Keberangkatan Menko Polhukam dan Mendagri dari Timika Menuju Ambon

Salaman pamitan Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian dengan Kapolda Papua Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw /Istimewa

TIMIKA,wartaplus.com- Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw mengantar keberangkatan Menko Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H, S.U, M.I.P, Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono beserta rombongan dari Kabupaten Mimika menuju Ambon, Kamis (23/7) di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika.

Turut hadir Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra dan pejabat lainnya dari Bupati Mimika dan Forkopimda Kabupaten Mimika.

Keberangkatan Menko Polhukam beserta rombongan dengan menggunakan Pesawat TNI AU Boeing 737-400/A-7305 dengan tujuan Ambon Provinsi Maluku untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Untuk diketahui bahwa Menko Polhukam dan Mendagri yang didampingi Wakapolri melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika Provinsi Papua selama 1 hari. Kunjungan kerja tersebut Menko Polhukam dan Mendagri melaksanakan beberapa pertemuan dengan  dengan Forkopimda Papua.

Dalam pertemuan tersebut membahas tentang perkembangan situasi di wilayah Papua terutama bagaimana kesiapan pengamanan dalam menyambut penyelenggaraan Pilkada serentak pada 11 Kabupaten di Provinsi Papua.

Selain itu, Menko Polhukam menanyakan langkah –langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, baik Pemprov Papua maupun Pemkab Mimika dalam menangani pandemi Covid-19.

Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan kerja perdana Menko Polhukam di Provinsi Papua. Menko Polhukam menyampaikan terima kasih atas kinerja aparat TNI-Polri selama ini di wilayah Papua dan Papua Barat.

Mendagri dalam kesempatannya menyampaikan akar masalah utama di Papua dan Papua Barat adalah kesejahteraan. “Tak kalah pentingnya juga soal separatisme. Pemerintah mempunyai sejumlah strategi penanganannya. Untuk jangka panjang adalah pemerintah akan berupaya meningkatkan kesejahteraan sedangkan jangka pendek yakni melanjutkan Otonomi Khusus,”ujar Mendagri Sementara itu, Wakapolri mengatakan semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat.*