JAYAPURA, wartaplus.com – Humas Polda Papua menggelar dialoh interaktif dengan 'Sukseskan Pilkada di Tanah Papua' bertempat di ruang Media Center Bidang Humas Polda Papua, Kamis (16/7)
Hadir sebagai narasumber; Kabid Humas Polda Papua Kombes.Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay, dan Komisioner Bawaslu, Ronald Manoach.
Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay dalam memamparkan, 11 Kabupaten di Provinsi Papua akan melaksanakan Pilkada serentak di tahun ini, yang beberapa tahapan pilkada sudah dilaksanakan oleh KPU.
"PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang jadwal, tahapan dan program, juga ada PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang KPU melaksanakan sebuah tahapan pilkada di tengah wabah corona. Pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan," ungkap Theodorus
Dia menjelaskan, sampai pada hari ini tahapan yabh sudah dilaksanakan antara lain rekrutmen PPD, PPS, PPDP.
"Khususnya setelah wabah ini tanggal 15 juni 2020 mulai dengan pelantikan PPS, 24 Juni sampai dengan 12 Juli dilaksanakan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon. Terdapat 6 Kabupaten dan 8 pasangan calon, 24 Juni sampai dengan 14 Juli dilaksanakan rekrutmen PPDP, panitia pemutakhiran data pemilih," jelasnya
Lalu tahapan selanjutnya, dari 15 Juni sampai dengan 13 Agustus dilaksanakan pemutakhiran data pemilih
"Tugas dari PPDP yaitu melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap dokumen yang terkait dengan data pemilih sesuai dengan KTP, KK," terang Theodorus
"Kami mohon kepada masyarakat yang terdaftar di 11 Kabupaten yang mengikuti pilkada, mohon untuk mendaftarkan diri atau ada petugas PPDP yang datang ke rumah untuk dilakukan pencocokan, penelitian terhadap data pemilik," pintanya
Theodorus juga meminta kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di 11 Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada KPU agar memberikan informasi yang benar kepada petugas KPU untuk mengisi data tersebut.
Koordinasi
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal SH dalam kesempatannya mengatakan, setelah mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pengumuman pilkada 2020 yang akan dilaksanakan Desember, dan dalam kondisi menghadapi Pandemi Corona, maka pihaknya akan melaksanakan koordinasi dengan KPU Bawaslu untuk menyiapkan segala sesuatu yang nantinya dilaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawalan terhadap proses pelaksanaan pilkada.
"Maka tahapan tahapan ini kita selalu kawal dan komunikasikan agar permasalahan sekecil apapun dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga proses pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan dengan baik," kata Kamal
Dia menjelaskan, dari 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkada mempunyai titik kerawanan yang berbeda beda.
Kapolres dan jajaran akan selalu memberikan pengawalan, pendampingan pelaksanaan pilkada bersama dengan forkopimda untuk mengawal proses demokrasi di Papua.
"Kita sudah melaksanakan pemetaan terhadap hambatan dan gangguan di wilayah 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkada dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan," paparnya
Kamal menambahkan, apa yang sudah disampaikan oleh Bawaslu lebih baik dilakukan pencegahan sehingga dapat berkomunikasi dengan siapapun terasa aman dan nyaman.
"Apa yang sudah disosialisasikan oleh Gakkumdu, Bawaslu harus kita laksanakan dengan sebaik baiknya sehingga tidak ada yang menjadi korban," paparnya
Komisioner Bawaslu Ronald Manoach menjelaskan, guna menginventarisir potensi yang dianggap sanksi pelanggaran, semua disampaikan di jajaran bawaslu sampai di tingkat bawah.
"Untuk mengarsipkan semua potensi potensi pelanggaran tersebut yang nantinya pada saat penetapan calon menjadi referensi, untuk melakukan penindakan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran," urainya.
"Namun kami tidak hanya fokus pada bagian tersebut karena instrumen pengawasan kami adalah kami kami mengusut untuk melaksanakan pencegahan secara maksimal," tegasnya
Menurut Ronald, yang perlu dipahami bahwa Bawaslu bukan menindak, tapi memaksimalkan pencegahan.
"Kami bersinergi dengan kepolisian, tokoh adat, tokoh agama tokoh masyrakat, tokoh pemuda dan kami membuat program kontekstual, dalam waktu dekat kami akan mencanangkan kampung bebas politik uang," tegasnya
Selain itu, lanjut Ronald, pihaknya juga melakukan sosialisasi dalam bentuk 'Para para Bawaslu, kepala suku mitra bawaslu'.
"Karena kami melihat Rakyat dalam setiap proses pemilu/pilkada sering menjadi korban, ataupun pemilih pemula yang masih belum memahami cara berdemokrasi terjebak dalam politik praktis," paparnya.
Sementara itu, daerah yang dianggap rawan konflik, diungkap Ronal yakni Kabupaten Nabire.
"Namun kita tidak mengabaikan daerah lain. Kita bersinergi untuk menjaga potensi potensi kerawanan yang terjadi di 11 Kabupaten ini, "pungkasnya.
11 kabupaten yang akan melaksanaka Pilkada di Papua antara lain Kabupaten Nabire, Supiori, Keerom, Merauke, Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Waropen, Boven Digul, dan Asmat.**
