JAYAPURA, wartaplus.com – Dalam rangka Persiapan Pilkada Serentak di Provinsi Papua Tahun 2020, Polda Papua menggelar Coffee Morning bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu dan perwakilan stake holder, berlangsung Aula Rupatama Polda Papua, Selasa (7/7). Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw
Dalam paparannya Kapolda menyampaikan kesiapan pihaknya dalam rangka pengamanan Pilkada serentak di 11 kabupaten antara lain Kabupaten Keerom, Nabire, Supiori, Mamberamo Raya, Yalimo, Pegunungan Bintang, Asmat, Boven Digoel, Merauke dan Waropen.
Tahapan dan jadwal Pilkada 2020 menurut PKPU No. 5 Tahun 2020 adalah 15 Jan s/d 28 Feb 2020 (Pembentukan PPD), 15 Feb -21 Maret 2020 (Pembentukan PPS), 15 Juni - 14 Juli 2020 (Pendaftaran pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih), 4 - 22 Sep 2020 (Pendaftaran, Verivikasi dan Riksa Kesehatan Paslon Kepala Daerah), 23 - 24 Sep 2020 (penetapan dan pengundian nomor urut Paslon kepala daerah), 26 Sep - 5 Des 2020 (Masa Kampanye), 6 - 8 Des 2020 (masa tenang), Rabu 9 Des 2020 (pemungutan suara), 9 - 15 Des 2020 (rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara), mengikuti jadwal MK (penyelesaian Sengketa di MK).
“Semua ini memerlukan pengamanan sehingga perlunya bantuan-bantuan dari Pemerintah dan TNI,” tutur Kapolda.
APD Petugas
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Musa Isir mengatakan, penyelenggaraan Pemilukada tahun 2020 ini banyak persoalan yang dihadapi. Salah satunya adalah kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk persiapan personil.
“Pada intinya kami Pemerintah Daerah selalu siap membantu KPU dan Bawaslu tentang kekurangan yang bisa bantu oleh kami,” ujar Musa
Menurut dia, Pilkada di masa Pandemi tentunya pemerintah harus melengkapi seluruh petugas di lapangan dengan APD (alat pelindung diri)
“Ini semua juga harus dipikirkan secara bersama-sama karena ini ditengah-tengah Pandemi Covid-19 dan untuk tahapan ada beberapa Kabupaten yang menyampaikan bahwa mereka membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua, sedangkan kami memberikan dukungan jika ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota seperti pembiayaan transportasi darat maupun laut bagi Kabupaten yang membutuhkan pendampingan,” jelasnya.
Menanggapi itu Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossy menegaskan, semua petugas nantinya akan dilengkapi dengan masker dan APD lainnya saat bertugas di lapangan
“Ini sudah dimasukkan ke dalam penentuan anggaran Operasional dan jika kita tidak mengikuti protokol kesehatan maka akan terkena sanksi penyelenggara juga menggunakan APD,” tegasnya.
Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Gatot Hariwibowo menuturkan, kendala di lapangan yang perlu diantisipasi saat Pilkada adalah miskomunikasi antara pihak KPU dan Bawaslu serta ada campur tangan dari oknum-oknum yang mau merusak stabilitas keamanan pada saat Pemilukada.
“Oleh karena itu kita semua harus bersinergi antara TNI-Polri ataupun instansi lain dalam mengamankan pilkada 2020 ini,” pintanya
Antisipasi Isu Rasis
Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, Frits Ramandey memprediksi hal paling rawan dalam pilkada kali ini adalah tentang rasis.
Oleh karena itu dirinya meminta TNI Polri Segera mengecek konflik-konflik yang pernah terjadi antara TNI Polri dan Masyarakat, maupun TNI dan Polri sendiri yang berseteru tegang
“Seperti contohnya di Mamberamo raya, itu sebenarnya harus ada penyelesaian Sehingga situasi kembali kondusif,” katanya
Ketua FKUB Papua, Pdt.Lipiyus Biniluk mengatakan, pada Pilkada serentak tahun ini pihaknya akan kembali melaksanakan doa bersama secara rutin tiap bulan tanggal 10 pukul 22.00 Wit
“Kami semua FKUB dan PGGP biasanya melaksanakan Doa bersama rutin setiap bulannya pada tanggal 10 pukul 22.00 WIT. Sampai saat ini saya lihat bahwa diskusi sampai hari ini baik dan bagus serta bisa membantu kita dalam mensukseskan Pilkada kedepannya,” ungkap Lipiyus.
Dalam kesempatannya Kapolda Papua menekankan perlunya transparansi baik aparat keamanan dan penyelenggara sehingga Pilkada betul-betul berkualitas.
“Artinya apa yang sudah disusun dan dirancang oleh negara dikomunikasikan dan terbuka sehingga kita berjalan dengan baik,” katanya
Sementara itu Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan semua unsur baik Polri, Bawaslu ataupun KPU dalam pengamanan Pilkada serentak 2020 mendatang
“Dari Kodam XVII Cendrawasih siap membantu Polri untuk mengamankan Pemilukada. Kami tidak ingin di daerah-daerah yang sudah masuk dalam zona hijau, terjadi masalah yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan kami mau mensukseskan jalannya Pilkada serentak tahun 2020,” tegas Kasdam.**
