JAYAPURA,wartaplus.com - Lembaga Advoksi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menolak isu provokasi yang di kembangkan bernuansa rasisme. Karena ini akan mudah memantik bara api kebencian di Papua dan Indonesia. Ketika berita bohong dan selebaraan bernuansa adu domba beredar luas di media sosial, seharusnya masyarakat kita dapat memfilter ujaran kebencian dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu perlunya sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah TNI-Polri untuk menangkal agar provokasi yang manfaatkan isu rasisme di Papua dapat segera di redam, kami meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan provokasi dengan memanfaatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan atau rasisme dari kasus George Floyd di Amerika Serikat untuk menyulut aksi massa yang dapat mengganggu kedamaian di Papua dan Indonesia secara umum. Ini diungkapkan Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (Laksi) Azmi Hidzaqi.
"Saatnya kita berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan SARA Dalam bingkai NKRI, kita akan rugi apabila terpancing melakukan aksi kekerasan dan kerusuhan karena yang akan menderita rakyat dan berdampak langsung secara ekonomi akan semakin sulit, “ujar Azmi Hidzaqi dalam rilisnya yang diterima wartaplus.com, Senin (22/6) malam.
Untuk itulah maka kami meminta pemerintah daerah, aparat keamanan TNI-Polri, dan ormas, maupun masyarakat luas harus bersama-sama meningkatkan sikap menghormati antar sesama dan memerangi rasisme apapun bentuknya yang dapat memecah belah persatuan anak bangsa.
“Segala bentuk provokasi untuk memecah belah bangsa harus di lawan, jangan sampai aksi kerusuhan terjadi kembali di Papua, kami menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang dialogis dan damai,”tandasnya.
Dikatakan, kami yakin aparat TNI dan Polri di Papua yang merupakan garda depan dan ujung tombak di lapangan dapat menjaga wilayah teritorial di Papua serta dapat menjamin keamanan masyarakat, marilah kita hindari bentuk provokasi yang berbau rasisme dan SARA agar dapat menghindari konflik di Papua, kepada kaum muda agar jangan terjebak dan di manfaatkan media sosial dengan terus menggoreng isu-isu yang sedang berkembang.
Ungkapnya, Presiden Joko Widodo sering kali menyatakan bahwa, "Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang di anak tirikan dan di anak emaskan. Semuanya adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Harapan ini menumbuhkan kembali semangat jiwa nasionalisme, program pembangunan yang di gagas oleh Presiden tidak hanya di wilayah perkotaan saja, tapi juga sampai ke tingkat desa."
Ditegaskan, kebijakan membangun tersebut kemudian menjadi kebijakan makro di dalam kabinet kerja Jokowi, sehingga implementasi dari Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat di rasakan seluruh masyarakat.
Foto: Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (Laksi) Azmi Hidzaqi/Istimewa
Pandangan Presiden Joko Widodo tentang kebijakan pembangunan dalam Platform kabinet kerjanya bertujuan membangun koneksitas di antara seluruh suku bangsa.
“Koneksitas itu sangat penting dan mendasar terkait keutuhan NKRI, hal ini merupakan konsep ke Indonesia-an yang selama ini masih ter-fragmentasi karena berbagai kendala, baik itu kendala politik, budaya, ekonomi maupun infrastruktur. Presiden Jokowi sekarang telah melakukan berbagai terobosan dengan membuka ruang-ruang bagi terjadinya perubahan. Jadi, pembangunan infrastruktur harus dilihat dalam konteks yang lebih utuh, yaitu upaya menyatukan dan memperkuat identitas bangsa sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air,”ungkapnya.*
