JAYAPURA,wartaplus.com-Kapolda Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura yang dipimpin oleh Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw menggelar rapat koordinasi, Sabtu (9/5).

Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan pihaknya mencoba untuk menyemangati kesepakatan bersama Gubernur Papua dan Forkopimda, dimana disampaikan tentang kondisi terkini Covid-19 yang secara data pasien positif Covid-19 terus meningkat.

"Pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua tetap di berlakukan 14 hari hingga tanggal 21 Mei 2020 termasuk yang akan melintasi wilayah Animha, Mepago, Lapago, Saireri dan Mamta khusus 5 wilayah adat kecuali yang mempunyai kepentingan dengan logistik atau bahan pokok, bahan bakar logistik kesehatan, obat-obatan dan tenaga medis dan evakuasi pasien, sektor perbankan dan juga pergantian Crue pesawat serta kegiatan kedinasan yang penting dan mendesak," ujar Kapolda.

Menugaskan satgas Covid-19 untuk memasang dan mendirikan Pos terpadu lintas darat dan laut. Memerintahkan satgas Covid-19 Provinsi Papua untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dengan dukungan pihak Polda Papua untuk melakukan razia dan menutup tempat aktifitas perdagangan dan bisnis, Angkutan umum dalam dan antar kota, kendaraan carter, ojek, angkutan laut serta membubarkan kumpulan atau kerumunan atau aktifitas orang penduduk di dalam Kota, Kelurahan, RT dan RW di atas jam 14.00 WIT yang di pandang tidak pentinh dan mendesak.

Menghimbau kepada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi dan masif terkait pasien Covid-19 dan menyediakan jaringan pengamanan sosial ekonomi secara terencana dan terorganisasi antar satuan pemerintahan. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika menjadi fokus dalam penanganan sosial dengan pembatasan sosial yang luas dan perketat dengan melakukan kegiatan terhadap orang yang di batasi hingga pukul 14.00 WIT dan anak sekolah dan kantor belajar dan bekerja di rumah, [embatasan ibadah keagaman di rumah ibadah, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Satgas Covid-19 bekerja sama dengan TNI dan Polri melakukan penindakan dan penegakkan hukum.

"Terkait dengan fenomena yang terjadi di wilayah kota kita semua satu padu untuk memberikan dukungan-dukungan bantuan kepada saudara kita yang kita anggap rentan terhadap kekurangan pangan tetapi dari Dinas Kesehatan tetap berupaya melakukan rapid test. Untuk Kabupaten Jayapura dari 19 Distrik 5 kelurahan dan 159 kampung sekitar 9.000 kepala keluarga yang kita bantu yang sudah menerima bantuan sekitar 5.514 kepala keluarga dan yang belum menerima bantuan yaitu 3.559 kepala keluarga," jelas Kapolda.

"Masih ada bantuan yang belum sampai nanti dari Provinsi kita samakan dengan Kota dan juga Kabupaten yang lain untuk data kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan. Saya akan paparkan pada hari senin bagaimana masyarakat di Kota yang tidak disiplin dan tidak takut sama sekali dengan adanya pandemi Covid-19. Ada sedikit reaksi dari dokter di rumah sakit Bhayangkara karena rapid test begitu cepat habis, ke depan hal ini makin bertambah sementara masyarakat tidak disiplin mereka menganggap aktivitas di Kota masih seperti biasa," tambah Kapolda.

Kapolda mendukung Pemerintah Provinsi Papua bersama aparat keamanan untuk melakukan pembatasan kegiatan jam 14.00 WIT dan akan bertemu kembali hari senin untuk menjelaskan secara spesifik berkaitan dengan masyarakat terhadap hal ini.

"Kami meminta bantuan pangan ini untuk di kawal jangan sampai ada pengurangan pembagian kepada masyarakat dan kita harus kerja ekstra dan perlu dana bagaimana bisa efektif. Untuk wilayah angkasa hingga Pos 7 Sentani akan kita fokuskan untuk lapago karena menyebar dimana-mana takutnya akan ada peningkatan situasi kejahatan lain di Kota," imbau Kapolda.

Selain memberikan bantuan, juga dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Bantuan pangan lokal dan memberikan penekanan agar setiap lahan halaman rumah atau kebun bisa ditanami tanaman bahan pokok lokal. Semakin adanya Covid 19 yang berkepanjangan maka akan melemahkan perekonomian dan dampak kesehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Robert Sumule.Sp.oG dalam kesempatannya mengatakan pihaknya juga harus hati-hati karena beban kerja yang berat bisa saja ikut tertular seperti di Mimika ada 2 dokter yang tertular dan di Kota Jayapura ada 4 petugas yang di rawat. Petugas kesehatan bukan tidak mau bekerja tetapi logistik yang terbatas di rumah sakit dan dikhawatirkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengetahui kondisi pasien.

"Kami butuh perhatian khusus yang harus kita buat adalah bagaimana menemukan kasus sedini mungkin, kita upayakan pasien tidak jatuh sakit dalam kondisi sakit berat. Kalau kita konsisten untuk tetap melakukan social Distancing saya rasa pandemi Covid-19 tidak akan terlalu lama," jelasnya.

Mendukung

Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan Pemerintah Kota memberikan apresiasi yang luar biasa kepada dokter dan medis. Pihaknya mendukung penuh apa yang di keluarkan hasil forkopimda, khususnya kota, semua apa yang dilakukan adalah untuk preventif, apa yang dilakukan untuk melakukan pencegahan.

"Masih banyak orang di Kota Jayapura yang belum mengikuti instruksi untuk memakai masker untuk itu kami akan lebih tegas dan yang disampaikan mengenai jam malam saya sangat setuju tapi dampaknya sangat luar biasa. Saya tidak akan memperlakukan lagi kembali jam malam tetapi pola yang di usulkan kita lakukan patroli malam," kata Walikota.

"Saya meminta dukungan Kapolda dan jajaran untuk lakukan penindakan secara humanis dan apa bila masih ada yang berkumpul kita akan gunakan water canon. Saya sudah sampaikan kepada Wakil Walikota selaku ketua gugus untuk memeriksa tukang ojek, nelayan, penjual sayur dan keluarga mereka untuk mengikuti rapid test. Dan kepada Bapak Kadis Perindagkop dan Kepala Dinas Sosial apabila ada sembako untuk di sampaikan kepada kami dari pemerintah Kota agar kami tau sehingga tidak terjadi pendobolan penyaluran sembako," pungkasnya.

Kata Walikota, pihaknya akan mendapatkan bantuan sembako sekitar 5.000 dari presiden dan akan disalurkan bersama Bapak Kapolresta Jayapura Kota. Walikota memohon pengawasan oleh Kapolda dan jajarannya agar bantuan dana tersalurkan ke orang-orang yang benar-benar terdampak, saat ini di Kota Jayapura telah dihimbau untuk warung makan agar tidak menjual makanan di tempat.*